"Kita harus bisa menjamin investasi mereka terutama untuk persoalan pembebasan lahan, perizinan, hingga skema kerjasama yang ditawarkan, " ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto Husaini di Jakarta, Selasa (7/10)
Kebutuhan dana untuk infrastruktur dalam program pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla mencapai Rp 6.500 triliun. Setiap tahun, Indonesia membutuhkan dana hingga Rp 1.300 triliun untuk berbagai pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan begitu, menurut Husaini pemerintah harus agresif mencari calon-calon investor. "Harus ada regulasi baru yang membahas skema kerjasama, sumber pendanaan hingga payung hukum guna menjamin investasi asing dan swasta di Indonesia," katanya.
Berdasarkan catatan, Jokowi berencana membangun infrastruktur antara lain sebanyak 2.000 km jalan baru, 10 pelabuhan dan bandara, dan 5.000 pasar tradisional. Total investasi di bidang konstruksi yang didalamnya termasuk sektor infrastruktur tahun ini, baru mencapai Rp 1.800 triliun. Rinciannya, infrastruktur 34 persen, properti 29 persen, residensial 3 persen dan sisanya 34 persen di sektor pertambangan dan lain-lain.
Pemerintah, kata dia, membutuhkan investasi asing sedikitnya Rp 910 triliun. "kalau benar terealisasi, sektor infrastruktur Indonesia akan menjadi yang terbesar keempat setelah China, Jepang dan India," ujar dia.