Pengalihan Subsidi BBM Hanya Untuk 15 Juta KK

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menggunakan dana yang dihemat dari pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk membantu 15 juta keluarga miskin yang membutuhkan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan inventaris jumlah rumah tangga sasaran (RTS) sudah dilakukan, tinggal mengeksekusi pelaksanaannya saja.

"Kita punya data 15 juta keluarga yang masih membutuhkan kompensasi atau yang masih perlu dibantu. Itu data terakhir yang kami punya dan akan terus diupdate. Kalau dia sudah tidak perlu dapat, ya sudah tidak bisa diberikan bantuan. Tapi selama harus diberikan, ya diberikan," ujar Bambang saat berdiskusi dengan wartawan sektor keuangan dan moneter, Kamis (30/10) petang.

Bambang menjelaskan ke-15 juta keluarga tersebut nantinya akan mendapatkan rekening tabungan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai jalur pencairan dana kompensasi naiknya harga BBM. "Pokoknya perbaikan sistem, dari yang tadinya diberikan dalam bentuk cash murni menjadi cash system untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu kesehatan dan pendidikan," katanya.

Dia menjelaskan kartu tersebut akan membantu pemerintah mengontrol penggunaan dana bantuan yang diberikan ke masyarakat. Sehingga anggota keluarga penerima bantuan tidak bisa menggunakan dana yang telah ditransfer pemerintah untuk keperluan lain diluar pendidikan dan kesehatan.

Lihat juga:Menkeu Jelaskan Alasan Harga BBM Harus Naik

"Dengan KIP ketika anak pemegang kartu datang ke sekolah dan menunjukkannya ke pihak sekolah, maka pembayarannya dipastikan aman dan tidak ditolak masuk. KIS juga demikian, ketika ke rumah sakit atau puskesmas cukup menunjukkan kartu langsung dapat layanan layaknya BPJS," ujar Bambang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya meminta skema bantuan masyarakat ini menjadi skema yang permanen diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Bukan hanya diberikan selama satu-dua bulan lalu berhenti. Untuk itu anggaran bantuannya akan disesuaikan setiap tahun.

"Selama dua bulan terakhir di tahun ini sudah ada alokasi Rp 5 triliun di APBNP 2014 untuk dana bantuan. Kemudian di APBN 2015 sudah disiapkan Rp 5 triliun lagi, dan kalau dirasa perlu bisa ditambah jumlahnya melalui APBNP 2015. Dana bantuan itu sudah masuk anggaran Kementerian Sosial. Pokoknya dana kompensasi yang sudah dicadangkan akan dipakai 100 persen," kata Bambang.

Sinabung Jadi Percontohan

Ketika berkunjung ke daerah pengungsi erupsi Gunung Sinabung beberapa hari lalu, Presiden Jokowi sudah menyerahkan empat jenis kartu kepada setiap kepala keluarga yang terdampak erupsi. Pemerintah menunjuk PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Telkomsel dalam menyalurkan bantuan kepada 175 kepala keluarga di Sinabung yang terdiri 1.000 orang dan masing-masing memperoleh dana bantuan sebesar Rp 100 ribu.

"Jadi per kepala keluarga akan diberikan empat kartu sekaligus yaitu sim card yang nomor teleponnya sudah terkoneksi sebagai nomor rekening tabungan Bank Mandiri, kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KIP, dan KIS," kata Rohan Hafas, Corporate Secretary Bank Mandiri kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Kepala keluarga yang memperoleh kartu-kartu tersebut bisa mencairkan dana bantuan melalui Kantor Cabang Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, ataupun agen-agen seperti minimarket yang telah ditunjuk Bank Mandiri.

Kendati demikian, Rohan belum bisa memastikan apakah cara ini akan dilanjutkan untuk pembagian dana bantuan jika pemerintah jadi menaikkan BBM nanti. Namun apabila diminta, Rohan memastikan secara infrastruktur perusahaan sudah siap untuk melakukannya. "Kami sebagai pelaksana siap saja, karena kantor cabang kami juga sudah tersebar dimana-mana," katanya.

Sebelumnya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah melakukan uji coba penyaluran bantuan dengan melibatkan perbankan di awal Oktober 2014 di Jakarta Utara. Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) ditunjuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat tidak mampu yang diberikan dalam bentuk uang elektronik dengan memanfaatkan Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai lembaga pembayar.

Pada program tersebut Bank Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga terlibat di dalamnya.