Jokowi Undang Ratusan Kepala Daerah dan Bos BUMN ke Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memanggil para Kepala Daerah setingkat Bupati, Wali Kota dan Gubernur se Indonesia ke Istana Negara guna menindaklanjuti sinkronisasi paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan. Tidak hanya itu, sebanyak 119 Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan dikumpulkan sang kepala negara di tempat yang sama.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat berkunjung ke kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, kemarin.

"Presiden menyampaikan mengenai apa yang menjadi tugas pemerintah pusat sudah diselesaikan, tapi ada tugas pemerintah daerah yang juga harus mereka selesaikan segera. Sebab percuma kalau di pemerintah pusat sudah bisa lebih efisien tapi di daerah tidak efisien," ujar Pramono.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab), jumlah keseluruhan peserta yang diundang ke istana sebanyak 667 orang yang akan dibagi dalam tiga sesi berdasarkan pengelompokan dari masing-masing Kepala Daerah dan BUMN.

Sesi pertama akan dilaksanakan pada pukul 13.00–14.30 WIB, diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota dari Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, sebanyak 279 orang peserta.

Pilihan Redaksi Ketika Jokowi Effect Memudar Diterpa Badai Global Kemenperin: 14 Kawasan Industri jadi Pusat Logistik Berikat Ketika Mendag Thomas Pesimistis pada Target Jokowi Pengusaha Nilai Jokowi Sudah Tanggap pada Dunia Usaha

Sementara sesi kedua dilaksanakan pada pukul 15.00–16.30 WIB akan diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota dari wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua sebanyak 269 orang. Dan sesi ketiga akan dilaksanakan pada pukul 17.00–18.30 WIB khusus untuk para direktur utama BUMN sebanyak 119 orang.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi. Paket jilid I diluncurkan pada 9 September 2015 dengan fokus mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Selain itu, pemerintah juga ingin mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Terakhir paket tersebut menginginkan peningkatkan investasi di sektor properti.

Paket jilid II diluncurkan pada 29 September 2015 lebih difokuskan pada izin investasi untuk industri yang ada dalam kawasan industri, dan untuk industri yang ada di luar kawasan industri.

Dilanjutkan dengan paket jilid III yang diluncurkan pada 7 Oktober 2015 memfokuskan pada penurunan harga energi dan perbaikan iklim usaha. Terakhir, paket jilid IV yang diluncurkan pada 15 Oktober 2015 dengan fokus untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dimana dunia usaha dan investasi diberikan kemudahan untuk membuka lapangan kerja. (gen)