Ekonomi Keuangan

Kepala BKF Dorong Program Raskin Diganti Jadi Bantuan Tunai

Agust Supriadi | CNN Indonesia
Kamis, 10 Des 2015 20:21 WIB
Kepala BKF Dorong Program Raskin Diganti Jadi Bantuan Tunai
Serah terima jabatan Pejabat lama PLT Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto (kanan) kepada Pejabat baru PLT Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara (kiri). Kementerian Keuangan. Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Nusa Dua, CNN Indonesia -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan akan mendorong perubahan mekanisme pemberian subsidi beras untuk rakyat miskin atau yang biasa dikenal program raskin menjadi bantuan tunai (cash transfer). Metode penyaluran uang tunai ini dinilai lebih efisien dan tepat sasaran ketimbang mendistribusi raskin yang membutuhkan tenaga dan biaya.

"Di 2016 kami belum menyentuh subsidi pangan, termasuk Raskin. Mungkin 2017 kami cari bagaimana memperbaiki ketepatan sasaran untuk subsidi pangan. Kalau  menurut saya, yang paling tepat ya cash transfer," ujar Kepala BKF Suahasil NAzara di sela Forum Fiskal Internasional di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/10).

Suahasil mengatakan, besar atau kecil nilai subsidi tunai itu relatif tergantung garis kemiskinan. Sedangkan ketepatan sasaran adalah syarat mutlak di dalam penyaluran subsidi.  

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk itu, menurutnya perbaikan distribusi subsidi perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Subsidi pangan dalam bentuk Raskin, kata Suahasil efektifitasnya dinilai kurang oleh Bank Dunia dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

"Sekarang Raskin rata-rata yang diterima (Rumah Tangga Sasaran) 5-6 kilogram. Bagaimana memperbaikinya, padahal yang dialokasikan pemerintah itu 15 kilogram," tuturnya.

Pilihan Redaksi
Kendati demikian, Kepala BKF belum bisa memastikan kapan wacana ini bisa terealisasi. "Kalau menurut kajian teman-teman akademik, memberikan cash jauh lebih efisien dari pada mengotong-gotong beras. Tapi di 2016 belum berubah, masih Raskin," tuturnya.

Selain mendorong perubahan mekanisme pemberian subsidi, Suahasil bilang Pemerintah juga telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengurangi jumlah sambungan listrik bersubdi dari 44,6 juta sambungan menjadi tinggal 24 juta sambungan.

Ini mengingat alokasi subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 hanya mencapai Rp 38 triliun atau hampir separuh dari APBNP 2015 di angka Rp 73 triliun.

"PLN lagi cari cara  mengurangi jumlah sambungan bersubsidi dari 44,6 juta sambungan menjadi 24-25 juta. Tapi pasti akan berkurang," imbuh Suahasil.
 (dim/dim)