logo CNN Indonesia

UU KUP Jadi Jaminan Data Nasabah Tak Disalahgunakan

, CNN Indonesia
UU KUP Jadi Jaminan Data Nasabah Tak Disalahgunakan Pemerintah mengaku akan mengatur dengan jelas terkait tata cara pertukaran, pemanfaatan hingga penjaminan data keuangan nasabah dari risiko penyalahgunaan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi jaminan sistem keterbukaan dan akses informasi data keuangan nasabah perbankan, tak akan disalahgunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah mengaku akan mengatur dengan jelas terkait tata cara pertukaran, pemanfaatan hingga penjaminan data keuangan nasabah dari risiko penyalahgunaan.

Aturan tersebut, sambung Darmin, akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan turunan yang merujuk pada dasar hukum yang telah ada, yakni yang tertuang dalam Undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

"UU KUP juga mengaturnya, yang sudah ada sekarang ini bahwa semua data yang terkait dengan perpajakan seseorang atau perusahaan, itu wajib dirahasiakan dan tentu tidak boleh disalahgunakan," ucap Darmin di Kementerian Keuangan, kemarin (18/5).

Dalam UU KUP, pemerintah memberikan jaminan akan kerahasiaan data keuangan nasabah perbankan yang diakses oleh petugas pajak, di mana jaminan tersebut diwujudkan dengan pemberian sanksi atau hukuman kepada pihak yang tak menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 41, yang menyebutkan bahwa sanksi atau hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50 juta bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan data keuangan nasabah dan pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban pejabat tersebut untuk merahasiakan data nasabah.

Dengan begitu, menurut Darmin, masyarakat, khususnya nasabah perbankann tak perlu khawatir saat data keuangannya dilihat oleh DJP untuk pemeriksaan Di sisi lain, DJP tak akan menyalahgunakan data yang selanjutnya membuat wajib pajak dirugikan dengan tagihan pajak yang mengada-ada.

Kemudian, sebagai pelengkap aturan yang sebelumnya telah tertuang dalam UU KUP, pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi DJP dalam menjalankan tugas pemeriksaan pajak dari data keuangan nasabah perbankan itu.

Adapun perlindungan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan yang telah dirilis Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari yang lalu.

"Yang menyangkut supaya dia (DJP) jangan dituntut kalau dia melakukan tugas ini, tidak ada di UU KUP sehingga dia keluar di sini (aturan perlindungan di Perppu 1/2017)," terang Darmin.

Selain itu, masih dari sisi hukum, pemerintah juga menuangkan pemberian sanksi atau hukuman bagi lembaga jasa keuangan yang menolak memberikan data keuangan nasabahnya. Menurut Perppu 1/2017, sanksi atau hukumannya, yakni pidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Senada dengan Darmin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberi jaminan bahwa data keuangan nasabah perbankan tak akan bisa disalahgunakan. Pasalnya, Sri Mulyani akan memberikan jaminan tersebut yang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Penyalahgunaan kan sekarang sudah ada di UU KUP, itu sudah ada turunannya. Nanti kami akan melakukan. Saya tahu kalau masyarakat terus akan menanyakan ini. Oleh karena itu, kami akan mengkhususkan agar bagaimana membangun kepercayaan dan kredibilitas DJP," jelas Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Untuk penerbitan PMK, saat ini penyusunannya masih dikerjakan oleh Sri Mulyani. Namun, ia menargetkan bahwa PMK tersebut akan segera rampung, setidaknya pada Juni 2017.

Hal ini mengingat di bulan tersebut, Indonesia harus menyetor seluruh syarat pelaksanaan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) sesuai dengan komitmen yang telah diberikan Indonesia ke forum negara-negara G20.

"Timeline (penerbitan PMK) kami akan coba. Kami harap akan selesai 30 Juni dan periode pada periode ini, kami akan sampaikan sosialisasi dan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seluruh lembaga jasa keuangan," imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Seperti diketahui, Indonesia akan bergabung dengan 139 negara dalam pelaksanaan sistem AEoI. Bila telah resmi menjalankan sistem tersebut, DJP akan diberi wewenang untuk mengakses data keuangan nasabah perbankan dari dalam maupun luar negeri yang kemudian digunakan untuk memeriksa perpajakan.

Hal ini, diyakini dapat menjadi salah satu senjata ampuh bagi pemerintah dalam menggenjot kepatuhan membayar pajak masyarakat guna meningkatkan penerimaan negara.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Jokowi Singkap Data Nasabah
0 Komentar