Jokowi Minta Menteri Racik Aturan Main Dongkrak Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri Kabinet Kerja mampu meracik kebijakan yang mampu menumbuhkan kontribusi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap sangat minim.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Negara saat membuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/8).

Menurut Jokowi, sumbangan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia biasanya hanya sekitar 14,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sisanya, roda ekonomi Tanah Air bergantung pada gerak sektor swasta.

Untuk itu, sambungnya, para menteri harus bisa menciptakan kebijakan yang mendukung ekosistem ekonomi Indonesia. Misalnya, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mampu mengundang investor untuk masuk ke dalam negeri.

Lihat juga: Pertumbuhan Investasi Kuartal II 2019 Masih Melambat

"Paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang. Kita (pemerintah) harus mendorong investasi agar tumbuh dengan baik," ujar Jokowi, Senin (5/8).

Bila investasi masuk ke dalam negeri, sambungnya, maka akan tercipta berbagai lapangan kerja yang bisa diisi oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat masyarakat bisa memiliki pendapatan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Di sisi lain, meski kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi minim, namun Jokowi tetap mengingatkan para jajaran menteri agar bisa menggunakan instrumen fiskal sebaik mungkin. Pasalnya, negara tetap perlu hadir dan memberi peran bagi masyarakatnya.

"Maka seperti yang sudah saya sering katakan, saya ingin dipastikan bahwa RPABN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.

Lihat juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2019 'Cuma' 5,05 Persen

Misalnya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jaminan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan hingga pendidikan vokasi guna meningkatkan keterampilan SDM. Tujuannya, agar daya saing SDM Indonesia tak ketinggalan dari negara-negara tetangga.

"Maka investasi sumber daya manusia tidak bisa ditunda lagi karena pembangunan SDM perlu kehadiran negara. Untuk itu, sejak dari kandungan bayi hingga memasuki masa emas anak, harus diperhatikan. Begitu juga dengan reformasi pendidikan," katanya.

Di sisi lain, dalam rangka penyusunan RAPBN 2020, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar penyusunan anggaran bisa menjadi bantalan ekonomi domestik dari ketidakpastian ekonomi global. Pasalnya, ia membaca pergerakan ekonomi global masih penuh ketidakpastian pada tahun depan.

"RAPBN 2020 harus bisa menggambarkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada," tuturnya.

Bila penyusunan RAPBN 2020 sudah rampung, maka Jokowi akan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus mendatang. Setelah itu, bila DPR menerima, maka akan disahkan menjadi UU APBN 2020.
[Gambas:Video CNN] (uli/lav)