Di tengah kekhawatiran internasional atas lonjakan korban jiwa dan sejumlah pembunuhan terhadap anak-anak muda, Duterte pada bulan lalu untuk kedua kalinya menangguhkan tugas polisi dalam operasi narkotik ini dan mengerahkan badan narkotik Filipina yang sebenarnya kekurangan orang, PDEA, sebagai gantinya.
Juru bicara kepresidenan, Harry Roque, menegaskan kekhwatiran Duterte yang diutarakan pada pekan lalu bahwa masalah narkotik bisa semakin parah dan keuntungan yang selama ini telah dicapai bisa hilang sementara Kepolisian Nasional Filipina (PNP) ditepikan dari operasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu keputusan presiden. Jika dia berpikir (perang narkotik) mesti dikembalikan (kepada PNP) maka itu harus dilakukan, PDEA sudah diberikan cukup banyak waktu."
"Secara efektif beliau telah merealisasikan keputusan untuk mengembalikan operasi ini ke PNP."
Polisi telah menampik kritik dan mengklaim 117 ribu penangkapan yang telah dilakukan sebagai bukti bahwa mereka mempunyai kebijakan untuk menyelamatkan nyawa. Mereka juga menampik dikaitkan dengan setidaknya 2.000 kematian misterius di jalanan.
[Gambas:Video CNN]
Roque mengatakan Duterte mengetahui polisi mempunyai kecacatan dan tidak akan mentolerir penyalahgunaan wewenang, tapi dia tetap memercayai mereka.
Dia sempat menangguhkan tugas kepolisian pada Januari dan menugaskan mereka kembali lima pekan setelahnya, dengan alasan narkotik kembali menyebar di jalanan.
Duterte pada pekan lalu menghadapi pertemuan internasional terbesarnya sejauh ini, tapi tidak ada tantangan berarti dari para pemimpin dunia terkait perang narkotik ini, termasuk dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Walau demikian, Duterte sempat marah setelahnya, menyebut kekhawatiran Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebagai hinaan.
Phelim Kine, wakil direktur Human Rights Watch di Asia, mengatakan orang-orang mesti "bersiap menghadapi lebih banyak pertumpahan darah" dan kembali meminta investigasi yang dipimpin oleh PBB.
(aal)