Logo Kursi Panas DKI 1

Berprofesi sebagai jurnalis sejak 2009 di sejumlah media nasional, gemar memasak, jalan-jalan dan bermain musik. Saat ini dipercaya untuk mengisi kanal berita Politik, Hukum dan HAM di portal CNN Indonesia

Kolom

Kaderisasi Gagal Partai Politik di Pilkada Jakarta

rdk
Jumat, 17/02/2017 09:11 WIB
Tiga pasang calon gubernur DKI Jakarta 2017. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 usai. Belum ada ketetapan resmi dari 101 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun hitung cepat telah beredar yang diyakini mendekati hitungan sesungguhnya.

Sebanyak 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten dengan daftar pemilih tetap 41.802.538 orang telah mencoblos calon pemimpin daerah, 15 Februari lalu. Namun tak bisa dipungkiri, persaingan di DKI Jakarta menjadi panggung paling besar.

Meski menjadi ajang paling besar dalam hal ketokohan, sorotan media, dan jumlah DPT dibanding luas wilayah, namun Pilkada Jakarta merupakan pesta politik yang memalukan. Bukan dalam artian proses demokrasi, atau antusiasme warga ibu kota dalam memilih pemimpinnya, namun dalam hal partai politik sebagai mesin produksi calon pemimpin.

Mengusung tiga pasangan calon: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, deretan parpol ini mencatut nama-nama (yang dianggap) tenar untuk mendongkrak elektabilitas.

Bahkan ada kesan memaksakan calon yang masih belum pernah sama sekali bersinggungan dengan dunia politik dalam karier profesionalnya. Seperti yang dilakukan Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, sebagai pengusung pasangan Agus-Sylvi.

Siapa Agus? Siapa Sylvi? Tak ada yang mengenal keduanya di ranah politik. Yang saya tahu, mungkin sebagian orang juga tahu, Agus hanya seorang prajurit yang mengomandani pasukan Arya Kemuning.
Sylvi pun setali tiga uang. Tak ada yang pernah mendengar namanya sebelum KPUD DKI Jakarta resmi menetapkan dia sebagai pendamping Agus.

Agus berlatar militer dan Sylvi sebagai birokrat, yang secara mendadak berkompetisi di gelaran besar pemilihan gubernur Jakarta. Sebuah arena politik praktis, yang keduanya belum pernah membuktikan kecakapan di area itu, hijau, dan miskin pengalaman.

Dalam sistem militer, tidak dikenal lobi-lobi, melainkan hanya garis komando.

Hanya tiket emas yang membuat Agus berkesempatan menjadi cagub DKI. Tiket emas sebagai sulung dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan "mengajak-ngajak" seorang Sylvi.

Sebenarnya urusan politik, Edhi Baskoro alias Ibas jauh lebih berpengalaman. Selain seorang putra bungsu SBY, Ibas anggota Demokrat dan seorang kader, meski bisa masuk ke ranah politik karena memiliki nama belakang Yudhoyono.
Fakta bahwa tak ada satu pun kader dari partai pengusung di pasangan ini sangatlah memalukan. Pragmatisme ketokohan membuat partai lupa salah satu tugas utamanya: produsen tokoh politik.

Namun yang terjadi saat ini, tim pengusung ingin suara instan.

Hal yang sama terjadi di kubu Ahok-Djarot. Djarot memang kader murni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tapi tidak bagi Ahok. Ia bekas kader Partai Golkar yang lari ke Gerindra dan berujung di rumah banteng.

Untungnya, Ahok punya kekuatan dan pengalaman politik mumpuni. Mulai dari bupati, anggota DPR, hingga wakil gubernur. Tiket yang didapat Ahok bukan tiket emas seperti Agus, melainkan PDIP yang juga gagal mencari kader internal untuk menyaingi elektabilitas Ahok.

Kondisi yang tak berbeda juga ada di pasangan ketiga: Anies-Sandiaga. Siapa mereka di kancah politik? Bukan siapa-siapa.

Anies adalah akademisi, lantas menjadi tim sukses dalam pemilihan presiden 2014 untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan mendapat jabatan politik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terhenti tak sampai setengah periode jabatan.

Sandiaga? Dia pengusaha. Kiprah politik? Tidak ada.
Lantas mengapa partai-partai itu mencalonkan mereka? Ini soal posisi “ketokohan” ketiganya, bukan tumbuh besar dari didikan partai pengusung. Hal itu dimanfaatkan karena Jakarta adalah ladang emas yang tak kunjung habis untuk terus diperebutkan.

Partai-partai kehabisan stok pemimpin untuk bermain di level tinggi jabatan politik, terlebih DKI. Wilayah khusus yang dipimpin dengan kewenangan langsung atas wilayahnya, tidak seperti gubernur di daerah lain yang menjadi kaki tangan pemerintah pusat, dengan keputusan strategis berada di bawah kuasa wali kota atau bupati.

Secara esensi, saya melihat partai politik absen di Pilkada Jakarta. Kehadirannya hanya pelengkap persyaratan panitia belaka.

Lantas apa gunanya kehadiran partai sebagai kawah pembibitan dalam proses pengisian jabatan politik seperti diamanatkan Pasal 11 UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik sebagimana diubah UU Nomor 2/2011?

Partai bebas membongkar pasang kader yang diusung untuk mencapai level yang lebih tinggi. Partai tak lagi menciptakan bintang dari pembibitan internal, melainkan pencari pemain bintang.

Di Jakarta, panggung paling besar pilkada serentak 2017, satu fungsi partai politik telah hilang.

(rdk)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Semarak Pilkada Serentak
ARTIKEL TERKAIT
ARTIKEL LAINNYA
0 Komentar