Logo Kursi Panas DKI 1

Rumah Lembang Terima Puluhan Aduan Kecurangan Pilkada DKI

Tiara Sutari & Abi Sarwanto
Jumat, 17/02/2017 18:33 WIB
Rumah Lembang Terima Puluhan Aduan Kecurangan Pilkada DKI Ilustrasi warga yang mencoblos di Pilkada DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Posko pemenangan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Jalan Lembang No 25-27 Menteng, Jakarta Pusat kedatangan banyak orang sejak Kamis (16/2). Mereka mengadukan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dialami saat mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari lalu.

Juru Bicara Tim sukses Basuki-Djarot (Badja) Raja Juli Antoni mengatakan, selain mendatangi Rumah Lembang, masyarakat juga menyampaikan keluhannya melalui media sosial.

"Di medsos juga sudah banyak yang testimoni, katanya tidak bisa ikut memberikan suara karena tidak bisa mencoblos, macam-macam masalah yang diadukan," ujar Raja saat dihubungi CNNIndonesia.com di Jakarta, Jumat (17/2).

Raja mengatakan hingga Kamis malam jumlah laporan yang diterima sebanyak 21 pengaduan, mulai dari aduan kecurangan dan pelanggaran di TPS masing-masing.

Sedangkan beberapa TPS yang dilaporkan tersebut berada di Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Pulo Gadung, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Pancoran, dan Cakung.

Raja mengatakan, para pemilih banyak yang dihalang-halangi saat akan memberikan hak suaranya. Bahkan di beberapa tempat ada yang menemukan petugas TPS yang tidak netral dan menggunakan pakaian salah satu pasangan calon.
"Kami merasa ini ada gerakan agar warga tidak memilih, makanya kami membuka pos pengaduan yang dimulai dari jam 09.00 WIB hingga 22.00 WIB. Kami buka posko pengaduan ini sampai besok (18/2)," kata Raja.

Nusron Wahid, Ketua Korbid Pemenangan Pemilu I wilayah Jawa Sumatera Partai Golkar mengatakan Rumah Lembang terbuka bagi siapapun yang ingin mengadukan kecurangan atau memperjuangkan hak pilihnya di Pilkada DKI kemarin.

"Yang jelas sampai sekarang (pengaduan) di rumah Lembang, tapi kita kan enggak ngerti ya mereka mau memilih nomor berapa. Kalau soal memilih kan ada di bilik, kita enggak ngerti," kata Nusron.
Tim di Rumah Lembang, menurut Nusron, siap mengadvokasi laporang kecurangan atau pelanggaran saat hari pemilihan. Tim juga akan menanyakan soal warga yang tidak bisa memilih padahal memiliki dokumen seperti e-KTP atau kartu keluarga.

"Nanti kami akan desak, berdialog, advokasi, apa alasannya. Kalau KPU mengatakan tidak boleh berarti itu melanggar hak-hak konstitusi, yaitu kesempatan warga negara untuk menyatakan hak pilihnya," ujar Nusron.

"Kami sayangkan ketidaksiapan KPU DKI Jakarta karena tidak mengantisipasi kawan yang tak terdaftar tapi punya e-KTP," tuturnya. (wis/pmg)

ARTIKEL TERKAIT
ARTIKEL LAINNYA
0 Komentar