Logo Kursi Panas DKI 1

'Curhat' Warga Soal Pilkada DKI 2017

Lalu Rahadian
Sabtu, 18/02/2017 15:07 WIB
'Curhat' Warga Soal Pilkada DKI 2017 Sejumlah warga melakukan pengaduan kesalahan administrasi dan dugaan kecurangan yang menyebabkan tidak mendapatkan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. Rumah B18, Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2017. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Berbagai cerita keluar dari mulut warga yang mengadukan nasibnya di Pemilihan Kepala Daerah 2017 kepada tim advokasi dan hukum calon gubernur dan wakil gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Marietha (27), salah satu warga yang mengadukan nasibnya ke tim advokasi Ahok-Djarot, berkata bahwa ia tak menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2017. Sebabnya, perempuan asal Tebet, Jakarta Selatan itu belum memiliki e-KTP yang menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapat hak pilih.

Pembuatan e-KTP sebenarnya telah dilakukan Marietha sejak September 2016. Namun, dokumen kependudukan tersebut belum ia terima sampai sekarang.

Ia juga mengaku tak menerima surat keterangan perekaman data e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai pengganti kartu identitas barunya. Padahal, seharusnya surat keterangan ia terima sebelum e-KTP selesai diproduksi.


Walau tak memiliki e-KTP dan surat keterangan, Marietha mengaku sempat mengurus hak pilihnya di Pilkada DKI, satu hari sebelum pemungutan suara dilakukan pada Rabu (15/2). Ia mengurus haknya ke Kantor Kelurahan Tebet Barat.

"Saya datang, bawa fotokopi Kartu Keluarga, surat bukti rekam e-KTP, ke kelurahan pada 14 Februari. Terus saya disuruh cek daftar DPT. Saya bilang belum dapat surat undangan dan namanya belum masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap)," kata Marietha di Rumah B18, Jalan Borobudur, Jakarta, Sabtu (18/2).

Karena belum terdaftar di DPT, petugas Kelurahan setempat langsung mengecek dokumen yang dibawa Marietha. Setelah satu jam menunggu, perempuan itu mendapat kabar hak pilih tak bisa diberikan sebelum dokumen pengantar dari Ketua RT dan RW dilakukan.

Marietha pun mengaku kaget karena disuruh mengurus dokumen pengantar dari RT dan RW. Sebabnya, saat itu ia mengejar waktu hendak bekerja dan tak bisa menemui Ketua RT dan RW di kawasan rumahnya.

"Saya harus meeting hari itu. Ya sudah akhirnya saya kerja saja, dan golput (golongan putih) saat hari pencoblosan," ceritanya.


Cerita serupa disampaikan Lukman, warga Jembatan Lima, Jakarta Barat. Pria asli Jakarta itu mengaku belum memiliki e-KTP sejak dua tahun mengurus di Kantor Kelurahan setempat.

Walau belum memiliki e-KTP dan terdaftar di DPT, Lukman nekat mencoba datang ke tempat pemungutan suara (TPS) kawasan rumahnya pada hari pemungutan suara. Alasannya, ia mendengar kabar hak pilih bisa diperoleh walau tak memiliki e-KTP atau terdaftar di DPT.

"Saya dengar di berita-berita kalau tidak punya C6 harus bawa KTP, KK dan paspor. Saya bawa semuanya, sampai di TPS Ketua RT saya bilang 'bapak tidak terdaftar'," ujar Lukman.

Ia pun mengaku sempat marah saat mendengar kabar tak bisa memilih di Pilkada DKI. Lukman menyalahkan petugas pendata DPT yang tak memberi informasi bahwa harus ada surat keterangan perekaman e-KTP dari Dinas Dukcapil untuk bisa memilih di Pilkada.

Setelah melampiaskan kekesalannya, Lukman pun pergi ke Kelurahan setempat untuk mengurus penerbitan surat keterangan. Namun, karena prosedur disebut terlalu panjang, hak pilih tak ia dapatkan hingga pemungutan suara usai.


Aduan Marietha dan Lukman saat ini telah dibawa tim advokasi dan hukum Ahok-Djarot ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Bersama 2 ribu aduan lain, kisah mereka diberikan ke pengawas Pilkada untuk ditindaklanjuti.

"Kami minta kepada Bawaslu supaya bertindak tegas, melihat bahwa pengaduan sangat banyak. Aduan banyak dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Kami juga akan laporkan dugaan pemilih siluman di Jakarta Utara dan Jakarta Barat," ujar anggota Tim Advokasi dan Hukum Ahok-Djarot, Ronny Talapessy.

(les)

ARTIKEL TERKAIT
ARTIKEL LAINNYA
0 Komentar