Logo Kursi Panas DKI 1

Berprofesi sebagai jurnalis sejak 2009 di sejumlah media nasional, gemar memasak, jalan-jalan dan bermain musik. Saat ini dipercaya untuk mengisi kanal berita Politik, Hukum dan HAM di portal CNN Indonesia

Untung Aku Bukan Warga (ber-KTP) Jakarta

Hafizd Mukti Ahmad
Rabu, 19/04/2017 16:32 WIB
Tinggal di Jakarta, meski tak punya KTP-nya, akan terdampak hasil pilkada yang berlangsung hari ini. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- "Enggak perlu ribut ngurusin pilkada Jakarta. Kamu kan KTP-nya Bandung," ujar seorang teman yang juga secara administrasi bukan penduduk ibu kota.

Perbincangan itu beberapa hari terjadi sebelum hari H, pencoblosan 19 April 2017.

Tensi tinggi Pilkada Jakarta mau tidak mau, suka tidak suka, jadi bahan pergunjingan. Bahkan sesekali saya penasaran, bertanya kepada setiap sopir ojek daring apa pilihan mereka. Terkadang tukang ketoprak saya tanyakan pula sambil santai memakan ketoprak pedas sedang.

Untung saja saya bukan warga Jakarta, di saat momen pilkada. Untung saja saya hanya mencari rezeki di sini, di ibu kota. Tapi setidaknya objektivitas terbangun setelah mencicip tujuh tahun hidup di Jakarta, dan akan saya terapkan dalam memilih pemimpin di wilayah pemilihan saya, Bandung dan Jawa Barat, tahun depan.

Kalau melihat standar gaji yang saya terima sebagai seorang jurnalis di Jakarta, berdasarkan data BPS, saya masuk di rentang kelas menengah. Kelas yang tak bisa disebut miskin, tapi malu jika mengaku kaya. Namun setidaknya mampu ikut sedikit gaya hidup di Jakarta, sekadar ngopi Rp30 ribu secangkir barang dua atau tiga kali seminggu, tapi jauh jika berpikir ingin punya rumah di tanah Batavia.

Untung saya bukan warga (ber-KTP) Jakarta, yang membuat saya bisa memilah secara jernih mana program dua kandidat di putaran 2 yang masuk akal. Tak punya hak pilih memang, tapi kalau saya masih kerasan di Jakarta untuk lima tahun ke depan, setidaknya saya akan ikut merasakan dampak hasil pilkada.

Misalnya saja, soal kemacetan dan transportasi. Adakah jaminan dua isu ini bisa terurai? Tapi sebagai warga luar Jakarta yang mencari ceruk rezeki di sini, kehadiran TransJakarta adalah kemajuan. Itu yang saya rasakan, semenjak peralihan dari zaman Fauzi Bowo sebagai Jakarta 1.

Soal kemacetan yang jadi penyakit akut Jakarta, saya pun dipaksa harus mengerti problem lalu lintas tak bisa beres dalam waktu sepintas.

Setidaknya itu yang saya rasakan langsung sebagai warga pendatang di Jakarta, menggunakan TransJakarta, bertarung dengan kemacetan. Tidak tahu bagaimana Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, karena saya tidak berhak menerimanya.

Hanya saja saya cukup terhibur dengan fasilitas yang disediakan untuk publik, khususnya taman-taman yang aktif untuk bersosialisasi dan beraktivitas, dengan penjaja kopi instan Rp3 ribu bergelas plastik.

Siapa pun yang berganti posisi mengisi kursi Gubernur DKI Jakarta, saya rasa selain memang baik untuk warga Jakarta, juga ramah bagi penduduk pendatang seperti saya.

Siapa pun yang menjadi pemimpin Jakarta, saya akan tetap bekerja seperti biasa 8-9 jam perhari, Senin hingga Jumat dengan harapan macet yang berkurang dan fasilitas kota yang semakin mumpuni. Selebihnya, semua tergantung pada perjuangan diri saya sendiri.

Setidaknya saya merasa sadar diri dan beruntung bisa mengihindari saling ejek, menghina dan menganggap salah satu calon lebih baik sampai intimidasi antara pendukung pasangan calon. Karena saya bukan warga ber-KTP Jakarta, sekedar mendengar dan melihat dramanya saja.

Maka, apapun hasilnya Selamat bagi Jakarta.

(stu)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Sang Jawara Ibu Kota
ARTIKEL TERKAIT
ARTIKEL LAINNYA
0 Komentar