logo CNN Indonesia

Polri Berkeras Punya Hak Diskresi Dahulukan Konvoi Moge

, CNN Indonesia
Polri Berkeras Punya Hak Diskresi Dahulukan Konvoi Moge
Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi pengawalan kepolisian dalam konvoi motor gede (moge) Harley Davidson pada acara Jogja Bike Rendezvous 2015, Sabtu lalu (15/8), menuai kontroversi di masyarakat. Banyak pihak menyebut pengawalan itu telah melanggar Pasal 134 dan 135 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kepolisian memiliki wewenang yang dapat digunakan dalam hal tertentu dan tertuang dalam undang-undang.

"Polisi punya wewenang diskresi yang diatur di UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kewenangan itu bisa digunakan dalam hal tertentu," kata Badrodin di Aula Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Rabu (19/8).

Penjelasan pada Bagian Umum UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, dalam hal ini pejabat kepolisian memiliki diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Badrodin menyebutkan, hal tertentu digunakan untuk kepentingan keselamatan dan keamanan. Dia mencontohkan tindakan pengamanan yang dilakukan polisi saat musim mudik lebaran setiap tahun.

Dalam UU Polri yang digunakan Badrodin sebagai dasar hukum itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan diskresi bagi kepolisian. Kata “diskresi” itu hanya muncul lagi pada bagian penjelasan Pasal 38 ayat 2 huruf c UU Polri.

Pasal tersebut menyatakan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden.

Sedangkan bagian penjelasan menyebutkan, yang dimaksud dengan “keluhan” yaitu menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Sementara itu, kontroversi polisi yang mendahulukan moge didukung oleh Pasal 134 huruf g UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan termasuk konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri.

Pada bagian penjelasan pasal itu disebutkan, kepentingan tertentu itu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Dengan tegas penjelasan UU itu tidak menyebut bahwa konvoi moge termasuk dalam "pengguna jalan yang punya hak utama” pada definisi “kepentingan tertentu”.

Sedangkan Pasal 135 menyebutkan, polisi harus mengawal dan melakukan pengamanan jika mengetahui ada pengguna jalan dengan hak utama sebagaimana disebut pada Pasal 134.

Kontroversi penjelasan Polri terkait pengamanan moge bermula dari aksi pesepeda Elanto Wijoyono yang meletakan sepedanya melintang di depan lampu lalu lintas untuk mencegah moge yang berkonvoi menerobos lampu merah, Sabtu (15/8).

“Ini mengganggu, Pak. Enggak bisa begini,” kata Elanto kepada polisi yang berjaga di perempatan itu.

Namun polisi yang dia ajak bicara sibuk mengatur lalu lintas guna memberi jalan kepada konvoi moge Jogja Bike Rendezvous 2015 yang digelar oleh Harley Davidson Club Yogyakarta. 

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video