logo CNN Indonesia

Pemerintah Dinilai Tak Tegas Jalankan Program Penurunan Emisi

, CNN Indonesia
Pemerintah Dinilai Tak Tegas Jalankan Program Penurunan Emisi Dalam draf INDC, pemerintah Indonesia menetapkan penurunan emisi sebesar 29 persen sampai tahun 2030. Namun, draf tersebut tidak menjelaskan langkah-langkah konkret yang spesifik, terukur, relevan, dan berbasis waktu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menilai pemerintah Indonesia belum tegas turunkan emisi karbon. Hal itu terlihat dari draf INDC (Intended Nationally Determined Contributions) Indonesia yang dinilai masih sangat kacau.

Padahal, draf itu akan diserahkan pada bulan ini. Sebanyak 40 negara yang telah menyetujui menyusun INDC juga akan membawa drafnya masing-masing ke pertemuan internasional United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Paris, Desember 2015.

"Draf INDC Indonesia dibuat dengan sangat tidak serius bila melihat banyak poin-poin terkait pengurangan emosi karbon yang masih belum jelas dalam dokumen ini," kata Koordinator Divisi Program Advokasi dan Kampanye Huma Sisilia Nurmala Dewi saat konferensi pers di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta, Kamis (17/9).

Dalam draf INDC, pemerintah Indonesia menetapkan penurunan emisi sebesar 29 persen sampai tahun 2030. Namun, dalam draf tersebut tidak dijelaskan langkah-langkah konkret yang spesifik, terukur, relevan, dan berbasis waktu.

Dengan ambisi sebesar 29 persen yang notabene lebih tinggi dari ambisi awal sebesar 26 persen (hingga 2020), aktivis lingkungan menilai pemerintah tidak punya perhitungan yang jelas terkait penentuan angka tesebut.

Apalagi, kata Sisilia, banyak proyek pembangunan yang lebih menekankan eksploitasi sumber daya alam yang cenderung meningkatkan emisi. Sisilia juga menilai ambisi pemerintah tidak tercermin dalam usaha nyata bila melihat tidak becusnya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan yang juga berkontribusi pada peningkatan emisi karbon Indonesia.

"Bagaimana mungkin menurunkan emisi karbon 29 persen pada 2030, bila karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara justru meningkat dua kali lipat dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 juta tCO2 pada 2024?" ujar Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Pius Ginting.

Pius mengatakan dalam draf INDC, pemerintah menetapkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 23 persen. Namun, dalam draf ini tidak disebutkan bahwa 30 persen energi didapatkan dari batubara.

"Di situ terlihat ketidaktegasan pemerintah dalam usaha penurunan emisi. Seharusnya seperti China yang menetapkan puncak penggunaan energi batubara hingga 2030, baru kemudian menurunkannya," katanya.

Sejauh ini, emisi karbon paling banyak dihasilkan dari aktivitas alih fungsi lahan, yaitu sebanyak 25 persen. Namun Pius menilai bila penggunaan batubara masih saja diutamakan pemerintah, maka penghasil emisi karbon terbanyak akan berasal dari batubara.

Sementara itu, Koordinator Bidang Riset Debt Watch Indonesia Diana Gultom mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam mengurangi emisi karbon juga terlihat dalam politik anggaran dalam INDC. Alasannya, dia melihat beberapa kejanggalan dalam pengaturan anggaran tersebut.

Dalam draf tersebut, disebutkan bahwa selama 2007 hingga 2014, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan dana sebesar US$ 17,48 miliar. Namun, Diana menilai anggaran itu tidak jelas digunakan untuk apa dan tidak ada rincian yang jelas dari mana dana itu berasal.

Kemudian, pemerintah juga mengatakan telah menyiapkan anggaran untuk perubahan iklim sebesar US$ 55,01 miliar pada periode 2015 hingga 2019.

Sementara, pada periode 2020 hingga 2030, pemerintah menyatakan akan menyiapkan dana sebesar US$ 12,98 miliar hanya untuk aspek mitigasi. Sedangkan untuk aspek lainnya, pemerintah menyatakan butuh sekitar US$ 5,92 miliar yang sumbernya masih belum diketahui.

"Nah, ini yang aneh. Periode 2015-2019 katanya butuh dana US$ 55,01 miliar, sementara 2020-2030 hanya sekitar US$ 18,8 miliar. Ini bukti pemerintah ngasal dalam menyusun anggarannya," kata Diana.

Belum lagi, kata Diana, dana-dana tersebut tidak jelas sumbernya, apakah dari APBN atau dana hibah. Selain itu, dia menilai tidak ada transparansi dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran untuk pengurangan emisi ini.

Pada Desember mendatang, lebih dari 50 ribu peserta dalam Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) di Paris akan menyepakati berbagai hal untuk mengatasi perubahan iklim.

Pada konferensi tersebut, akan ditetapkan kesepakatan baru penurunan emisi gas rumah kaca menghadapi perubahan iklim. Kesepakatan baru itu akan menggantikan skema Protokol Kyoto yang berakhir 2012 dan baru berlaku pasca 2020.

INDC merupakan komitmen secara nasional dari berbagai negara mengenai seberapa besar kontribusi mereka dalam menangani perubahan iklim.

Indonesia pada 2009 lalu menyatakan secara sukarela menurunkan emisi sebesar 26 persen dengan dana sendiri serta 41 persen dengan bantuan luar negeri, hingga 2020 mendatang.

Dengan kerja sama berbagai negara dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diharapkan dapat menekan peningkatan suhu bumi di bawah dua derajat celcius. (meg)

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video