Protes China atas tertembaknya kapal ikan Han Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut pekan lalu, dijawab Jokowi dengan terbang langsung ke Natuna hari ini, Kamis (23/6).
Di perairan yang disebut China sebagai zona perikanan tradisional mereka, Jokowi akan menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol yang melepas tembakan ke Han Tan Cou.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isyarat berang pemerintah Indonesia kepada China kian jelas terlihat dari deretan pejabat tinggi yang dibawa Jokowi ke Natuna. Di antara mereka ialah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Sudirman Said, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Lihat galeri foto:Potret Gusar Jokowi dari Atas Kapal Perang di Natuna |
![]() |
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut gembira kedatangan Jokowi. “Agenda Presiden ke Natuna sangat penting untuk mempercepat pembangunan,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Kepulauan Riau, Heri Mokhrizal, seperti dilansir Antara.
Menurut Heri, ini kali pertama Jokowi berkunjung ke Natuna. Selain menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol, Presiden dan rombongan juga dijadwalkan menyaksikan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Natuna.
Presiden Jokowi saat memimpin rapat tentang Natuna dengan para menteri dan pejabat negara di KRI Imam Bonjol. (ANTARA/Setpres-Krishadiyanto) |
“Kita (Indonesia) harus memiliki efek deterrence (gentar), dan efek deterrence yang baik ialah diplomasi sekaligus penguatan pasukan (di Natuna),” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Jakarta.
“(Penembakan ke kapal China) yang kami lakukan itu sesuai prosedur internasional. Kami tetap ingin bersahabat dengan Tiongkok. Tidak ada keinginan kami melakukan tindakan konfrontatif kepada siapapun,” kata Menko Luhut.
Senada, Menlu Retno berkata, “Komunikasi Indonesia jalan terus dengan Tiongkok. Hubungan kami dengan Tiongkok juga baik. Ini adalah masalah penegakan hukum, bukan politik.”
Soal penegakan hukum itu, ujar Luhut, artinya Indonesia akan menindak tegas kapal asing dari negara manapun yang melakukan aktivitas bisnis di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, termasuk perairan Natuna.
“Kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun,” kata Luhut.

Presiden Jokowi saat memimpin rapat tentang Natuna dengan para menteri dan pejabat negara di KRI Imam Bonjol. (ANTARA/Setpres-Krishadiyanto)