logo CNN Indonesia

Pungli ala 'Sticky Notes' di Kementerian Perhubungan

, CNN Indonesia
Pungli ala 'Sticky Notes' di Kementerian Perhubungan
Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tercatat telah melakukan operasi tangkap tangan 41 kasus pungli di 20 provinsi yang tersebar di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis Polri, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak terkena OTT, dengan total sembilan penangkapan, 26 tersangka, dan barang bukti Rp7,46 juta.

Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara menempati posisi selanjutnya sebagai daerah dengan OTT terbanyak, yakni masing-masing empat kasus pungli. Jatim menangkap 11 tersangka dengan total barang bukti mencapai Rp2 miliar, sementara Sumut 13 tersangka dengan total barang bukti Rp372 juta.

Data pencapaian akhir tahun itu boleh dibilang menunjukkan buah keseriusan Saber Pungli dalam menindak oknum pemeras di berbagai instansi maupun lembaga setingkat kementerian.

Meski demikian, angka penindakan itu tak berarti bisa dijadikan sebagai parameter yang menunjukkan praktik pungli di tingkat birokrasi pemerintahan mengalami penurunan.

Tak Terbuka 

Contoh kasus pungli yang masih terjadi, ironisnya, dipraktikkan di Kementerian Perhubungan yang menjadi model percontohan lembaga pertama dalam OTT praktik pungli Oktober tahun lalu. Presiden Joko Widodo bahkan saat itu meninjau langsung OTT yang saat itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Salah seorang pegawai Kemenhub yang meminta namanya dirahasiakan menceritakan bahwa dugaan praktik pungli masih terjadi meski sempat menjadi sorotan OTT. Praktik pungli itu terjadi khususnya di bagian keuangan, baik yang mengurusi ranah perizinan maupun bagian kepegawaian.

Menurut dia, motif pungli tidak jauh berbeda dengan pungli yang terjadi di sejumlah sektor pelayanan publik pemerintah, yaitu mempercepat akses atau melegalkan perizinan yang tidak sesuai dengan peraturan.

"Percuma ada OTT kemarin. Sampai sekarang masih ada, tapi tidak terbuka seperti dulu. Jadi sekarang kongkalikong dan tidak dimakan sendiri," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, pekan ini.
Suap Perizinan ala 'Sticky Note' di Kementerian PerhubunganWiranto mengukuhkan Saber Pungli di kantornya beberapa waktu lalu.(CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Dia menuturkan, modus dugaan pungli yang kerap dilakukan oknum pemeras pungli adalah membuat catatan kecil di ‘sticky notes’ yang kemudian dilekatkan di setiap berkas perizinan. Berkas itu lantas diberikan kepada bagian yang selanjutnya menangani berkas tersebut.

“Biasanya di sticky notes yang menempel di berkas ada nomor telepon pemilik berkas dan nomor urutannya. Jadi biar mudah mengurus dan meminta uangnya,” ujarnya.

Sang oknum, kata dia, memberi instruksi untuk mempercepat keluarnya Surat Keputusan atau keputusan terkait berkas tersebut dengan jaminan akan membagi komisi yang didapat dari pemilik berkas tersebut.

Harga yang diminta oleh sang oknum kepada pemilik berkas bervariasi, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp5 juta. Besaran pungli bergantung dari jenis berkas perizinan yang diterima. Pada umumnya, kata dia, pemasukan pungli yang paling besar berasal dari sektor perizinan laut, kemudian disusul dari perizinan darat, khususnya angkutan barang.

Dalam sehari, kata dia, ada puluhan bahkan ratusan berkas yang masuk ke meja sang oknum. Namun, ia mengatakan, tidak semua mendapat pelayanan khusus darinya. Dalam sehari, sang oknum mungkin hanya melayani lima sampai sepuluh berkas saja.
Saat ini, kata dia, sang oknum hidup lebih sejahtera ketimbang pegawai Kemenhub yang setingkat dengannya. Ia menyebut sang oknum memiliki sejumlah kendaraan dan rumah yang terbilang mewah yang diduga dari hasil pungli tersebut.

Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Andri Yani Sanusi, mengatakan bukan hal yang aneh saat ada yang mengatakan praktik pungli di Kemenhub masih terjadi. Usai OTT tahun lalu, dia menerima sedikitnya delapan aduan resmi dari masyarakat yang mengaku dimintai pungli oleh oknum pejabat di Kemenhub.

"Sudah jelas itu bisa saya bilang mereka masih pungli di sana. Sampai sekarang mereka masih kucing-kucingan kok," ujar Andri.

Andri merupakan orang yang berada di balik layar saat OTT Pungli di Kemenhub tahun lalu. Dia menjadi pelapor kasus dugaan pungli di lembaga tersebut dan telah menyerahkan sejumlah bukti kepada polisi untuk melengkapi laporannya saat itu.

Menurut Andri, praktik pungli di ranah kelautan banyak terjadi di ranah perizinan usaha pelayaran, ijazah sekolah pelaut, dan penerbitan buku pelaut.

"Yang bermain ini masih pemain-pemain lama. Tapi kami masih belum punya cukup bukti untuk memastikannya. Mereka sekarang semakin sembunyi-sembunyi," kata Andri.
Suap Perizinan ala 'Sticky Note' di Kementerian PerhubunganSalah satu pelayanan di kantor Kementerian Perhubungan. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto)



Tak Bisa Memastikan

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan mengaku tidak bisa memastikan apakah praktik pungli telah lenyap sepenuhnya di Kemenhub. Pasalnya, kata dia, praktik pungli dilakukan oleh oknum tertentu yang mencari keuntungan.

“Praktik pungli di Kemenhub Saya tidak bisa bilang masih ada atau sudah tidak ada,” ujar Bambang kepada CNN Indonesia.com, Kamis (5/1).

Bambang mengatakan Kemenhub telah mengubah sejumlah regulasi yang rentan terhadap praktik pungli. Salah satu regulasi yang diubah berkaitan dengan penerbitan sertifikat kecakapan pelaut yang semula berada di Ditjen Perhubungan Laut menjadi berada di Lembaga Pendidikan Kemenhub.

“Jadi ada deregulasi untuk mempermudah pelayanan,” ujarnya.

Bambang menegaskan Kemenhub tidak menoleransi setiap oknum yang terbukti melakukan pungli. Dia memastikan Kemenhub bakal menempuh jalur hukum untuk menindak pegawainya yang nakal.

Tak hanya itu, Bambang juga meminta masyarakat untuk melapor ke bagian layanan di Kemenhub jika menemukan praktik pungli atau pelayanan yang berada di luar prosedur.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Lisman Manurung mengatakan, praktik pungli yang terjadi di Indonesia dilatari oleh minimnya upaya pemerintah dalam membuat sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang bersifat dinamis.

Menurut Lisman, kerepotan yang dialami masyarakat ketika berurusan dengan administrasi pelayanan publik menimbulkan kecenderungan untuk memberikan suap. Tindakan itu dilakukan untuk mempercepat proses dan mendapatkan pelayanan lebih baik.

Lisman menilai upaya dibentuknya Tim Saber Pungli akan menjadi sebuah angin lalu jika pemerintah tidak memperbaiki sistem tata kelola birokrasi bagi masyarakat. Dia menganggap sampai saat ini masyarakat masih direpotkan dengan segala proses administrasi untuk memperoleh sebuah pelayanan.

“Pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi. Maka seperti Saber Pungli, ketika hanya berbasis penegakan hukum saja dengan pasti pungli dimanfaatkan oleh oknum,” ujar Lisman kepada CNN Indonesia.com.
Ilustrasi Operasi Tangkap TanganIlustrasi Operasi Tangkap Tangan (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)


Sistem Elektronik Menyeluruh

Lisman mengatakan, pemerintah seharusnya berkaca pada negara lain dalam upaya membernatas pungli. Ia mencontohkan, di Inggris atau negara tetangga, Malaysia, telah ada SOP baku atas setiap pelayanan publik, yaitu memanfaatkan sistem elektronik yang bersifat menyeluruh.

Dengan sistem tersebut, kata Lisman, aparat di sektor pelayanan publik tidak berhadapan langsung dengan masyarakat dalam setiap proses pengurusan administrasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi langsung dalam setiap pelaksanaan pelayanan publik.

“Yang menimbulkan terjadinya transaksi yaitu karena prosedur yang berbelit-belit. Padahal prosedur standar itu adalah subject to change. Teknologi sudah maju, apakah tetap akan merugi,” ujarnya.
Selain berkaca pada negara lain, Lisman menyarakan pemerintah untuk meniru sektor swasta dalam memberikan pelayanan terhadap setiap pelanggannya. Sektor swasta dianggap jauh lebih maju dalam menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien.

Menurut Lisman, pelayanan di sektor swasta mengalami kemajuan karena adanya persaingan. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa ataupun produksi saling bersaing memberikan produk atau pelayanan yang lebih baik ketimbang pesaingnya di bidang yang sama.

“Ada prinsip new public management yaitu ketika pelayanan publik yang disajikan oleh pemerintah harus sejalan dengan perkembangan pelayanan di sektor swasta,” ujar Lisman.
Lisman menuturkan, manajemen publik baru di birokrasi pemerintahan bisa diterapkan dengan memberlakukan aturan sanksi bagi setiap kepala bagian yang bertanggung jawab di setiap sektor pelayanan publik.

Para kepala bagian nantinya dituntut untuk mengembangkan terobosan untuk mencegah terjadinya pungli ataupun keluhan pelayanan publik dari masyarakat.

“Kalau di sektor swasta ada pressure berbeda antarunit bisnis, maka di sektor birokrasi ada kompetisi yang tegas terhadap penanggungjawab setiap pelaksana pelayanan publik. Jadi tidak perform dengan baik harus ganti,” ujar Lisman.

Lasman berharap, ke depan pemerintah mampu melakukan penindakan berbasis pencegahan yang bersifat perbaikan. Ia menilai, pungli bukanlah budaya yang layak dilestarikan.

"Makna budaya adalah sesuatu yang baik dan harus diteruskan. Budaya pungli sejatinya buruk lahir karena prosedur yang tidak dievaluasi."

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video