logo CNN Indonesia

KPK Belum Dalami Keterlibatan Syahrini dalam Kasus Suap Pajak

, CNN Indonesia
KPK Belum Dalami Keterlibatan Syahrini dalam Kasus Suap Pajak KPK belum mendalami dugaan pelanggaran pajak terkait temuan surat bukti permulaan tindak pidana pajak atas nama penyanyi Syahrini. (Dok. Instagram/princessyahrini)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan belum mengetahui dugaan pelanggaran pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno terkait temuan surat bukti permulaan tindak pidana pajak atas nama penyanyi Syahrini. Handang merupakan tersangka kasus penerima suap pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP).

“Kalau terkait nama yang kemarin disebutkan di persidangan, bisa jadi kan mereka (Handang) bantu dalam rangka tax amnesty. Kami belum tahu apakah dalam pengurusan ada pelanggaran atau tidak,” ujar Alexander di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/3).

Dalam sidang kasus suap pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin, muncul nama penyanyi Syahrini dari surat bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Surat bukti itu ditemukan penyidik saat menggeledah isi tas Handang.
Syahrini diduga menjadi salah satu wajib pajak yang menyalahgunakan pajak dengan tunggakan mencapai Rp900 juta. Selain Syahrini, nama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah juga disebut-sebut sebagai penunggak pajak yang ditangani Handang.

“Kalau hanya sebatas konsultasi tanpa memungut bayaran itu ya silakan, walaupun secara kode etik sebenarnya enggak boleh pegawai merangkap konsultan. Misal mau nanya gimana pengurusan tax amnesty, dokumen apa yang disiapkan, itu boleh,” katanya.

Alexander berkata, keberadaan surat bukti permulaan itu akan ditindaklanjuti oleh penyidik. Ia menegaskan, untuk saat ini lembaga anti rasuah masih fokus pada persidangan terdakwa pemberi suap Ramapanicker Rajamohanan Nair.

“Kami sekarang masih fokus sama Ramapanicker. Nanti kita lihat ada manipulasi data atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya JPU menyatakan, surat itu merupakan salah satu bukti permulaan dugaan penyalahgunaan pajak yang ditangani Handang. Namun pihak JPU enggan berkomentar lebih lanjut lantaran keberadaan surat itu masih dalam proses penyidikan.
KPK menangkap Handang dan Rajamohanan dalam operasi tangkap tangan di Jakarta, akhir November 2016. Dalam penindakan itu, KPK menyita uang suap untuk Handang sebesar Rp1,9 miliar. Suap itu diduga ditujukan agar Handang menghapus kewajiban pajak PT EKP sebesar Rp78 miliar. (yul)

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video