PPP Yakin Pembubaran HTI Sesuai Dengan Perppu Ormas

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romy) yakin pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Pembubaran itu hak pemerintah yang termaktub dalam Perppu Ormas kemarin. Kami yakin apa yang dilakukan pemerintah sudah berjalan sesuai Perppu," kata Romy di Hotel Mercure, Jakata Pusat, Selasa (19/7).

Romy menilai pembubaran HTI dilakukan karena organisasi tersebut ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia. Tentu itu bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lihat juga: Pembubaran HTI Jadi Langkah Pragmatis Pemerintah

Ia mengetahui dari media sosial bahwa organisasi hizbut tahrir ingin sistem khilafah terbentang dari Thailand sampai Australia. Bahkan organisasi yang yang dibentuk oleh tokoh Islam Taqiyyuddin An Nabhani di Palestina pada 1953 itu ingin dunia diperintah oleh satu khalifah (pemimpin).

Tentu, kata Romy, Indonesia bisa kena imbas bila hal itu benar-benar terjadi. Pemerintah Indonesia merasa resah sehingga memilih untuk bubarkan HTI.

"Tentu akan menjadi pelajaran dan hikmah bagi aktivis di pergerakan lain. Ke depan kalau ingin mendirikan Ormas, berserikat atau berkumpul harus sejalan dengan Pancasila dan NKRI," kata Romy.

Lihat juga: Kubu Romy Bantah Ambil Alih Kantor PPP Secara Paksa

Meski begitu, Romy menegaskan PPP tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung pemerintah membubarkan HTI. PPP akan menyatakan sikap lewat fraksi saat Perppu Ormas dibacakan dalam rapat paripurna di DPR.

Romy mengaku PPP telah membuka posko pengaduan di fraksi dan di DPP untuk menerima masukan kelompok masyarakat terhadap Perppu Ormas. Masukan dari masyarakat akan menjadi salah satu perhitungan PPP dalam menentukan sikap.

"Satu hal dalam Perppu ini yang absen adalah ada ketentuan challenge, jadi kalau sudah dibubarkan ada hak warga negara untuk pembelaan yang dilakukan depan pengadilan. Ini yang ke depan masih perlu disempurnakan," kata Romy.