Google Indonesia Tak Izinkan Iklan Berbau Politik di YouTube

Jakarta, CNN Indonesia -- Head of Marketing Google Indonesia, Veronica Sari Utami, mengungkap bahwa Indonesia adalah salah satu negara dimana Google melarang adanya iklan berbau politik di berbagai produknya termasuk YouTube.

Respon itu terkait dengan tahun politik yang akan dihadapi Indonesia pada 2019-2020. Menurut Veronica, baik kandidat maupun partai politik tidak boleh menampilkan kampanyenya di Google.

"Di Google Indonesia kami tidak menerima iklan bermuatan politik tetapi akan berbeda dengan konten tidak berbayar. Ada klausul khusus di Indonesia, tetapi itu tidak hanya di Indonesia karena ada beberapa negara yang tidak memperbolehkannya juga," terang Veronica kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (9/5) di Kantor Google Indonesia.

Lihat juga: Google Akan Minta Identitas Kependudukan untuk Iklan Politik

Keputusan ini menurut Veronica diputuskan oleh Google Indonesia sendiri dan pusat. Perusahaan yang berbasis di Mountain View itu tampaknya ingin menghindari konflik agar bisa melayani pelanggan dengan berdamai dengan pemerintah di tiap negara.

"Biasanya kami ingin bekerjasama dengan pemerintah setempat dan konsultan kami juga akan memberikan saran kira-kira kebijakan apa yang terbaik untuk setiap negara. Itu tidak hanya terbatas pada hukum politik saja tetapi juga konten dewasa, misalnya," lanjutnya.

Meski iklan politik tak mendapat tempat, tapi konten berbau politik masih tersedia di YouTube. Pengiklan diluar iklan politik akan diberi alat untuk mengetahui isi konten berbau politik dan diberi pilihan untuk tetap mengiklan di konten video tersebut atau tidak.

Lihat juga: Google Akan Buat Fitur Atasi Kecanduan 'Gadget'

"Konten video berbau politik akan tetap ada kecuali mereka melanggar [ketentuan] panduan komunitas kami seperti ujaran kebecian, rasisme. Tetapi apakah konten itu bisa dimonetisasi atau tidak itu tergantung para pengiklan apakah ingin meletakkan iklan di sana," lanjutnya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya iklan yang dipasang di konten video yang tidak mereka inginkan. Sebelumnya, Youtube sempat diprotes oleh sejumlah pengiklan karena iklan mereka muncul di video yang kontennya menurut mereka tidak pantas.

Sementara itu, survei Google dan Kantar TNS yang dilakukan pada Januari 2018 pada 1.500 orang di 18 kota di Indonesia memperlihatkan bahwa YouTube menjangkau 53 persen pengguna internet di Tanah Air.

Sementara televisi menjangkau 57 persen pengguna internet Indonesia. Meski demikian, perhitungan jangkauan ini kurang presisi karena tidak memperhitungkan jangkauan penonton televisi diluar pengguna internet.

Lihat juga: Google News Gunakan Kecerdasan Buatan Cegah Berita Hoaks

Sebab saat ini menurut perhitungan APJII tahun 2017, pengguna internet Indonesia baru mencapai 54 persen dari total penduduk. Artinya dari total 262 juta penduduk Indonesia, baru 143 juta yang menjadi pengguna internet. Artinya, Youtube baru menjangkau sekitar 75,8 juta penduduk.

Meski demikian, data tersebut digunakan Youtube untuk mengklaim bahwa jangkauan televisi dan YouTube berselisih tipis. Ia pun gembar-gembor bahwa platform video itu adalah salah satu channel handal untuk menjalankan kampanye produk maupun layanan pada masyarakat.

Tak menutup kemungkinan, YouTube juga akan dilirik para kandidat atau partai politik untuk melancarkan kampanye. Di era digital ini, kampanye memang tak hanya bisa dilakukan secara offline ataupun TV. Pergerakan di sosial media seperti Facebook dan Twitter terbukti efektif menggiring suara publik di kancah perpolitikan negara seperti AS. (eks)