TPG Telecom Australia Batalkan Kerja Sama 5G dengan Huawei

Jakarta, CNN Indonesia -- TPG Telecom Ltd Australia membatalkan peluncuran jaringan telepon selulernya karena mengandalkan peralatan Huawei Technologies Co Ltd yang telah dilarang oleh pemerintah Australia dengan alasan keamanan.

Dilansir dari Reuters, TPG Telecom membatalkan peluncuran tersebut pada Senin (29/1).

Kejadian ini menjadi adalah korban komersial pertama di Australia sejak diumumkan larangan ini pada Agustus lalu. Larangan ini berawal ketika kekuatan Barat menindak Huawei atas kekhawatiran terkait hubungannya dengan pemerintah China.

Lihat juga: AS Tuduh Huawei Menipu Bank dan Curi Rahasia Dagang

Pembuat peralatan telekomunikasi terbesar di dunia ini telah dikepung sejak penangkapan Chief Financial Officer-nya, Meng Wanzhou di Kanada pada Desember lalu. Departemen Kehakiman AS pada hari Senin menuduh perusahaan tersebut melakukan penipuan bank dan berkonspirasi untuk mencuri rahasia dagang dari T-Mobile US Inc.

TPG mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memilih Huawei sebagai pemasok karena menawarkan jalur peningkatan sederhana ke teknologi 5G.

"Mengingat pengumuman pemerintah pada akhir Agustus 2018 bahwa itu akan melarang penggunaan peralatan Huawei di jaringan 5G, jalur peningkatan sekarang telah diblokir," kata pernyataan itu.

Sejauh ini perusahaan telah menghabiskan A$100 juta atau setara dengan Rp1 triliun.

Lihat juga: Dubes China: Sisihkan Huawei akan Hambat Jaringan Seluler 5G

TPG telah menyetujui merger senilai A$15 miliar atau setara dengan Rp150 triliun dengan cabang lokal Vodafone Group Plc di Inggris. Baik TPG dan Vodafone mengatakan mereka tetap berkomitmen untuk merger walaupun kerja sama dengan Huaewei berakhir.

Huawei tidak memberikan tanggapan langsung ketika dihubungi oleh Reuters. Huawei menghadapi tekanan secara global setelah Amerika Serikat dan Australia memprakarsai langkah-langkah untuk membatasi perusahaan China dan rekan senegaranya ZTE Corp.

Badan intelijen Australia khawatir jika operator seluler menggunakan peralatan Huawei. Pasalnya, hukum Tiongkok mengharuskan organisasi dan warga negara untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan pekerjaan intelijen. (age)