Contoh Soal PPPK Teknis Analis Kebijakan 2023 Lengkap Kunci Jawaban

Peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Analis Kebijakan perlu mempersiapkan diri dengan baik. Salah satunya dengan mempelajari soal-soal yang diprediksi akan keluar di ujian.

Berikut kumpulan contoh soal PPPK Teknis Analis Kebijakan 2023 dilengkapi kunci jawaban untuk bahan berlatih.

Lihat Juga : Kumpulan Contoh Soal PPPK Teknis 2023 Lengkap Kunci Jawaban

Analis Kebijakan merupakan salah satu formasi yang dibuka dalam seleksi PPPK tahun ini.

Formasi ini ditujukan untuk lulusan Sarjana atau S-1 berbagai jurusan, seperti Ilmu Ekonomi, Manajemen, Administrasi Publik, Ekonomi Pembangunan, dan sebagainya.

Analis Kebijakan adalah Jabatan fungsional pegawai ASN yang bertugas melakukan analisis kebijakan publik.

Untuk itu, kamu dapat mempersiapkan diri dengan materi yang berkaitan dengan posisi tersebut, mencakup teori, metode, kasus kebijakan publik, hingga teknik dan analisis kebijakan.

Contoh soal PPPK Analis Kebijakan 2023

Berikut kumpulan prediksi contoh soal PPPK Jabatan fungsional Analis Kebijakan, dihimpun dari berbagai sumber.

1. Analis kebijakan adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Hal tersebut merupakan bunyi Permenpan RB nomor?

A. Nomor 45 Tahun 2018
B. Nomor 45 Tahun 2013
C. Nomor 43 Tahun 2018
D. Nomor 45 Tahun 2008
E. Nomor 42 Tahun 2018

Jawaban: B.

2. Kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip ....

A. Profesional, independen, integritas, efisien, dan efektivitas
B. Profesional, integritas, efisien, dan efektivitas
C. Profesional, rasional, akuntabel, dan integritas
D. Integritas, independen, rasional, dan profesional
E. Semua benar

Jawaban: B.

3. Tugas pokok analis kebijakan menurut Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2013 yaitu ....

A. Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
B. Melaksanakan formulasi dan implementasi kebijakan
C. Membuat laporan kebijakan
D. Melaksanakan evaluasi kebijakan
E. Sebagai agenda-setter

Jawaban: A.

4. Apa peran analis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan?

A. Membuat kebijakan
B. Menentukan implementasi kebijakan
C. Menyusun rencana evaluasi kebijakan
D. Menyusun rencana pengukuran dampak kebijakan
E. Memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang akan dibuat

Jawaban: E.

5. Apa yang dimaksud dengan kebijakan non-pemerintah?

A. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk sektor swasta
B. Kebijakan yang dibuat oleh sektor swasta untuk sektor publik
C. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan bisnis
D. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan publik
E. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi swasta untuk kepentingan publik

Jawaban: D.

6. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan disebut ...

A. Decision making
B. Public participation
C. Policy formulation
D. Policy analysis
E. Public policy

Jawaban: C.

7. Dalam analisis kebijakan, evaluasi digunakan untuk ...

A. Mengidentifikasi masalah yang ada
B. Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan
C. Mengukur efektivitas kebijakan
D. Mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan
E. Memantau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan

Jawaban: C.

Lihat Juga : Prediksi Soal CPNS Tes Karakteristik Pribadi 2023 dan Kunci Jawabannya

8. Salah satu langkah dalam analisis kebijakan adalah pemetaan pemangku kepentingan. Apa manfaat utama dari langkah tersebut?

A. Mengidentifikasi kepentingan individu atau kelompok yang terlibat
B. Menentukan solusi terbaik untuk masalah yang ada
C. Mengomunikasikan kebijakan kepada publik
D. Memecahkan masalah kebijakan
E. Melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan

Jawaban: A

9. Apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan lintas sektor?

A. Analisis kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah
B. Analisis kebijakan yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan
C. Analisis kebijakan yang berfokus pada dampak lingkungan
D. Analisis kebijakan yang melakukan evaluasi sejumlah kebijakan sekaligus
E. Analisis kebijakan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta

Jawaban: B

10. Kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan yang harus dipertanggungjawabkan. Ini adalah pendapat dari ....

A. Thomas R. Dye
B. William Dunn
C. David Easton
D. Chief J. O. Udoju
E. Hawlett and Ramesh

Jawaban: C

11. Berikut adalah sasaran penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, kecuali ...

A. Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang berbasis kompetensi
B. Pembinaan dan pengembangan karier bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang efektif dan akuntabel
C. Tersedianya acuan dalam pelaksanaan tugas Analis Kebijakan
D. Tersedianya Analis Kebijakan yang akuntabel dan berintegritas
E. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang kebijakan yang berkualitas

Jawaban: D

12. Kompetensi untuk menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas adalah pengertian dari ...

A. Kompetensi analisis
B. Kompetensi politis
C. Kompetensi inti
D. Kompetensi dasar
E. Kompetensi keahlian

Jawaban: A

13. Kompetensi untuk mengadvokasi informasi kebijakan adalah pengertian dari ...

A. Kompetensi analisis
B. Kompetensi politis
C. Kompetensi inti
D. Kompetensi dasar
E. Kompetensi keahlian

Jawaban: B

Lihat Juga : Kumpulan Contoh Soal Berhitung TIU CPNS Lengkap dengan Pembahasan

14. Apabila pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maka dapat diprediksi seberapa besar defisit anggaran negara. Ini merupakan contoh dari ...

A. Konsekuensi kebijakan sekarang
B. Konsekuensi kebijakan baru
C. Isi kebijakan baru
D. Konsekuensi kebijakan publik
E. Perilaku stakeholder

Jawaban: A

15. DPRD Kabupaten X Provinsi Jawa Tengaj mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan pemerintah dan DPRD Kabupaten X sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah ...

A. Daya guna
B. Relevansi
C. Objektivitas
D. Validitas
E. Signifikansi

Jawaban: B

Demikian kumpulan contoh soal PPPK Teknis Analis Kebijakan 2023 dilengkapi kunci jawaban untuk bahan berlatih sebelum menghadapi ujian. Semoga membantu.