3 Kelompok yang Bisa Mendaftar PPPK Paruh Waktu

Pemerintah membuka kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Berikut kelompok yang bisa mendaftar PPPK paruh waktu.

PPPK paruh waktu merupakan skema baru dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.

Skema ini dirancang untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN agar bisa mengisi kebutuhan instansi pemerintah dengan status yang lebih jelas.

Berbeda dengan PPPK penuh waktu, sistem paruh waktu menawarkan masa kerja yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Selain itu, evaluasi kinerja PPPK paruh waktu ini dilakukan secara triwulanan maupun tahunan. Hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk memperpanjang kontrak atau bahkan mengangkat pegawai tersebut menjadi PPPK penuh waktu.

Siapa saja yang bisa mendaftar PPPK paruh waktu?

Merujuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, berikut kelompok yang bisa mendaftar PPPK paruh waktu.

1. Pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Jabatan yang bisa diisi PPPK paruh waktu

Berikut daftar jabatan yang bisa diisi PPPK paruh waktu berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.

• Guru dan Tenaga Kependidikan
• Tenaga Kesehatan
• Tenaga Teknis
• Pengelola Umum Operasional
• Operator Layanan Operasional
• Pengelola Layanan Operasional
• Penata Layanan Operasional

Gaji PPPK paruh waktu 2025

Gaji PPPK paruh waktu disesuaikan dengan gaji terakhir pegawai non-ASN atau setidaknya mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah penempatan.

Selain gaji, pegawai juga berhak atas fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Berikut besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 yang menyesuaikan UMP masing-masing provinsi.

• DKI Jakarta Rp5.396.760
• Jawa Barat Rp2.191.232
• Jawa Tengah Rp2.169.348
• Jawa Timur Rp2.305.984
• Banten Rp2.905.119
• Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.264.080
• Kalimantan Utara Rp3.580.160
• Kalimantan Timur Rp3.579.313
• Kalimantan Selatan Rp3.496.194
• Kalimantan Tengah Rp3.473.621
• Kalimantan Barat Rp2.878.286
• Sulawesi Barat Rp3.104.430
• Sulawesi Tenggara Rp3.073.551
• Sulawesi Tengah Rp2.914.583
• Sulawesi Selatan Rp3.657.527
• Sulawesi Utara Rp3.775.425
• Gorontalo Rp3.221.731
• Sumatra Barat Rp2.994.193
• Sumatra Utara Rp2.992.559
• Sumatra Selatan Rp3.681.570
• Aceh Rp3.685.615
• Riau Rp3.508.775
• Lampung Rp2.893.069
• Bengkulu Rp2.670.039
• Jambi Rp3.234.533
• Kepulauan Riau Rp3.623.653
• Kepulauan Bangka Belitung Rp3.876.600
• Bali Rp2.996.560
• Nusa Tenggara Barat Rp2.602.931
• Nusa Tenggara Timur Rp2.328.969
• Maluku Utara dari Rp3.408.000
• Maluku Rp3.141.699
• Papua Rp4.285.847
• Papua Barat Rp3.613.545
• Papua Tengah Rp4.285.847
• Papua Pegunungan Rp4.285.847
• Papua Barat Daya Rp4.285.847
• Papua Selatan Rp4.285.847

Usulan kebutuhan PPPK paruh waktu ini telah disampaikan sejak 7-20 Agustus 2025. Sementara untuk penetapan kebutuhan PPPK paruh waktu dijadwalkan pada 21-30 Agustus.

Proses ini akan berlangsung hingga penetapan nomor induk PPPK paruh waktu pada 23 Agustus sampai dengan 30 September 2025.

Demikian penjelasan mengenai kelompok non-ASN yang bisa mendaftar PPPK paruh waktu.