Mahkamah Agung (MA) akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Sebanyak 4.430 formasi disiapkan untuk calon hakim dan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung.
Perekrutan CPNS ini bertujuan untuk menyaring Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperkuat personel di lingkungan MA.
Diharapkan perekrutan ini dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan peradilan yang lebih merata di seluruh tanah air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuota dan formasi lowongan CPNS MA 2026
Dikutip dari website resmi MA, Mahkamah Agung akan mengalokasikan sebanyak 4.430 kuota untuk tahun anggaran 2026. Dari 4.430 CPNS yang akan direkrut ini akan dibagi menjadi dua formasi.
Sebanyak 1.600 formasi akan diperuntukkan bagi calon hakim (cakim). Sedangkan 2.830 formasi sisanya akan diperuntukkan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.
Untuk pengumuman lebih lanjut akan disampaikan pada akhir November 2026 melalui kanal resmi MA.
Mahkamah Agung sendiri belum memberikan rincian secara pasti mengenai mekanisme pembagian kebutuhan PNS untuk masing-masing kategori.
Untuk itu, calon peserta CPNS MA diharapkan untuk tetap memantau pengumuman resmi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari sumber resmi.
Mahkamah Agung juga belum merilis secara resmi tentang mekanisme perekrutan CPNS 2026 ini. Mekanisme pendaftaran, kualifikasi pendidikan, persyaratan, serta jadwal tahapan seleksi penerimaan CPNS MA baru akan dirilis berbarengan dengan pengumuman penerimaan.
Rekrutmen CPNS 2026 ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Mahkamah Agung. Pegawai yang lolos seleksi nantinya akan ditugaskan untuk memberikan dukungan pelaksanaan terhadap tugas pengadilan yang ada di seluruh Indonesia.
Pemerintah sendiri telah menetapkan Mahkamah Agung sebagai salah satu kementerian dan lembaga yang memiliki prioritas untuk melaksanakan perekrutan CPNS dalam skala besar pada tahun 2026 ini.
Masih dari sumber yang sama, MA sendiri kehilangan sebanyak kurang lebih 500 hakim dan aparatur peradilan tiap tahunnya karena beragam faktor, seperti pensiun atau meninggal dunia. Sementara itu, perekrutan untuk hakim sendiri terakhir kali dibuka pada tahun 2021 silam.
Kondisi ini membuat lingkungan peradilan menjadi kekurangan sumber daya manusia. Jika hal ini dibiarkan terus menerus terjadi, maka hal ini dapat menghambat layanan peradilan bagi masyarakat. Untuk itu MA memerlukan tambahan hakim dan aparatur peradilan yang baru untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan pengadilan dengan baik.
Rekrutmen CPNS 2026 untuk lingkungan peradilan ini menjadi salah satu cara untuk mendukung program prioritas nasional. Selain MA, pemerintah juga membuka lowongan untuk formasi kebutuhan Guru Sekolah Terintegrasi, Guru Sekolah Unggul Garuda, Polisi Hutan dan beberapa posisi lainnya.
Bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi CPNS MA 2026 diharapkan hanya mempercayai perkembangan informasi terbaru dari kanal resmi Mahkamah Agung.
Jangan mudah percaya informasi dari sumber tidak jelas atau jika ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan untuk menjadi PNS di lingkungan MA.
Demikianlah pembahasan mengenai formasi lowongan CPNS MA 2026 yang dapat dijadikan referensi bagi masyarakat.
(ahd/fef)
