Menperin Kritik Pengendalian BBM Subsidi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai pengendalian BBM bersubsidi terkesan diskriminatif sebab tidak dilakukan secara merata. Dia menilai perlu penyempurnaan terhadap peraturan tersebut.

Sejatinya, kata Hidayat, yang pernah menjadi Ketua Kantor Dagang Indonesia ini, pembatasan tak hanya dilakukan di Jakarta Pusat tapi seluruh SPBU di Indonesia. Namun itu memang membutuhkan waktu dan proses.

"Itu memang hal teknis yang harus disempurnakan, dan saya dengar semua yang terkait dengan itu sedang berbicara dalam minggu ini untuk menyempurnakan pelaksanaanya" kata Hidayat usai halal bihalal di Kementerian Perindustrian, Rabu (6/8).

Hidayat menambahkan, pemerintah segera mengatur kebijakan yang melarang mobil pribadi mendapatkan bahan bakar bersubsidi. Hal ini diakuinya sesuai dengan keinginan Menteri Perekonomian Chairul Tanjung untuk segera mengatur penggunaan BBM subsidi bagi mobil pribadi.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini juga mendapat kritik Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Dia menilai penerapan yang tidak merata ini justru menimbulkan banyaknya permintaan solar di wilayah lain di luar Jakarta Pusat.

"Kalau saya tegas-tegas saja, kalau mau naik ya naik. Kalau ini kan pembatasan di lokasi tertentu, ya akhirnya minggir ke SPBU lain" kata Jokowi semalam.

Solar subsidi tidak lagi disalurkan di SPBU di wilayah Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Agustus 2014. Menyusul, penjualan solar juga dibatasi pada jam tertentu di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hari ini, premium juga dibatasi di sejumlah SPBU di jalan tol.