Transaksi e-Commerce Indonesia Capai US$ 10 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan memperkirakan transaksi jual beli barang melalui internet (e-commerce) dari Indonesia akan menembus angka US$ 10,08 miliar. Rata-rata nilai transaksi belanja online tersebut tumbuh 40 persen setiap tahun.

Sementara itu, nilai transaksi e-commerce dunia pada tahun ini diperkirakan naik 20 persen atau sebesar US$ 1,5 triliun dari pencapaian 2013 US$ 1,25 triliun.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan pihaknya akan menyusun draf awal Rancangan Peraturan Pemerintah untuk melindungi konsumen maupun penjual yang yang menggunakan transaksi via e-commerce.
"Karena nilainya sangat besar," ujar Bayu di Jakarta, Selasa (23/9).

Mengutip sejumlah riset yang dilakukan di dunia terhadap perilaku pengguna internet di Indonesia, Bayu mengatakan satu dari dua pengguna internet pasti akan berbelanja atau berjualan dalam waktu 12 bulan ke depan.

Komposisi konsumen maupun penjual e-commerce di Indonesia saat ini didominasi oleh orang kantoran sebesar 63,4 persen dan tenaga kerja kasar 15,1 persen sebagai pembeli. Sedangkan pihak penjual sebanyak 21,5 persen. "Pasar e-commerce Indonesia memang pesat pertumbuhannya. Bahkan Pemerintah China berinisiatif membuat kerjasama perdagangan berbasis e-commerce dengan negara-negara Asean, termasuk Indonesia," kata Bayu.

Bayu memastikan regulasi e-commerce yang tengah dipersiapkan Kementerian Perdagangan untuk dibahas lintas kementerian tersebut bukan bertujuan untuk membatasi pengusaha. Tetapi untuk melindungi konsumen dan pengusaha e-commerce di Indonesia.

Menurut dia, selama ini transaksi e-commerce belum diatur secara rinci. Diharapkan aturan ini nantinya bisa membantu promosi bagi penjual serta melindungi konsumen yang melakukan transaksi melalui e-Bay, Amazon, Alibaba, dan banyak lagi situs jual beli lainnya.

Namun, dia mengingatkan sebelum memulai transaksi online, konsumen dan penjual harus paham risiko dari membeli atau menjual melalui internet dan sebagainya. Dengan adanya peraturan dari pemerintah, diharapkan dapat meminimalisasi faktor risiko. "Karena bisnis ini sifatnya dinamis dan bisa dilakukan siapa saja, maka jangan membuat peraturan yang rigid dan mempersulit konsumen dan penjual," ujarnya.

Bayu juga memastikan nantinya setiap penjual dari luar negeri yang bertransaksi dengan konsumen Indonesia harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pajak. "Mereka harus ikuti itu jadi tidak ada perbedaan antara bisnis online maupun konvensional," kata Bayu.