Pemerintah Andalkan Pinjaman Siaga untuk Antisipasi Dampak Krisis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia masih mengantongi komitmen pinjaman siaga dari luar negeri sebesar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 60 triliun tahun 2015. Angka tersebut meningkat dibandingkan komitmen pinjaman siaga yang disediakan tahun ini sebesar US$ 4,5 miliar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjelaskan sejak awal tahun ini, komitmen pinjaman siaga sebesar US$ 5 miliar sudah didapat pemerintah dari Bank Dunia sebesar US$ 2 miliar atau Rp 24 triliun, dari Pemerintah Australia sebesar US$ 1 miliar atau Rp 12 triliun, serta dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar US$ 1,5 miliar atau Rp 18 triliun, dan dari Asean Development Bank (ADB) sebesar US$ 500 juta setara Rp 6 triliun.

"Namun sampai pertengahan tahun ini, pemerintah masih belum memanfaatkan pinjaman siaga tersebut karena seluruh kebutuhan pembiayaan defisit masih bisa terpenuhi," ujar Robert di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Senin (29/9) malam.

Menurutnya persiapan untuk mengambil pinjaman siaga dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis perekonomian global yang kemungkinan akan berdampak terhadap kondisi fiskal Indonesia. Khususnya, ketika pemerintah mengalami kesulitan untuk mengakses sumber pembiayaan dalam negeri melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

"Fasilitas ini bersifat antisipatif kalau terjadi krisis, biasanya kalau sudah krisis kita jadi kesulitan dalam mencari pembiayaan," ujar Robert.