Dirjen Pajak Pesimistis Target Penerimaan Pajak 2015 Tercapai

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketidakpastian ekonomi global serta minimnya sumber daya manusia membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pesimistis bisa mencapai target penerimaan pajak Rp 1.201 triliun seperti yang ditargetkan APBN 2015. Pesimisme tersebut dilontarkan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany meskipun instansinya akan diperintahkan untuk lebih kreatif lagi dalam mengejar target tersebut.

Dalam APBN 2015, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.379,9 triliun. Dari angka tersebut, Ditjen Pajak mendapat target paling berat yakni Rp 1.201 triliun. Angka tersebut naik sekitar 19 persen sampai 20 persen dibandingkan dengan estimasi realisasi tahun ini yang kemungkinan hanya mencapai Rp 1.000 triliun dari target 1.072,3 triliun di APBNP 2014.

"Itu cukup berat. Saya tidak bilang tak akan tercapai, tapi berat," ujar Fuad, Selasa (30/9).

Fuad mengeluhkan naiknya target tersebut justru dibarengi dengan pemangkasan anggaran belanja Ditjen Pajak sebesar Rp 400 miliar, dari Rp 5,4 triliun pada 2014 menjadi Rp 5 triliun pada 2015. Hal ini dinilainya tidak sebanding dengan tanggungjawab yang dibebankan kepada instansinya. "Bagaimana penerimaan pajak bisa naik kalau anggarannya turun," keluh Fuad.

Dia memperkirakan kondisi perekonomian global tahun depan yang kemungkinan tidak lebih baik dari tahun ini akan menjadi faktor utama penghambat penerimaan pajak, karena akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan yang menjadi target pajak. Selain itu, belum idealnya jumlah petugas pajak masih menjadi kendala untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

"Satu-satunya cara yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendukung penerimaan pajak," kata Fuad.  

Kerjasama antar-instansi pemerintah pusat dan daerah terutama dalam hal sinkronisasi data perizinan usaha dan pengurusan administrasi secara online. Upaya tersebut sudah dirintis oleh Ditjen Pajak sejak lama dengan sejumlah pemerintah daerah, seperti DKI Jakarta, Bali, Surabaya, dan Jawa Tengah.  

"Data-data yang kita butuhkan seperti izin-izin usaha tambang, hotel, restoran, pengurusan STNK mobil, dan sertifikat tanah. Itu harus terkait dengan Ditjen Pajak sehingga akan mengoptimalkan kerja kami dalam menarik pajak," tuturnya.

Menurut Fuad, masih banyak instansi pemerintah yang belum siap secara infrastruktur untuk terkoneksi dengan Ditjen Pajak. Hal ini yang membuat upaya tersebut tidak bisa diharapkan meningkatkan penerimaan pajak.

Prioritas Jokowi
Untuk itu dia berharap Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap Ditjen Pajak. "Kalau pegawai pajak ditambah 10 ribu aja ini akan meningkatkan kinerja kami. Semoga rekrutmen pegawai baru bisa diizinkan mulai 2015," kata Fuad.

Dalam APBN 2015, sejumlah pos pajak ditargetkan memberikan kontribusi penerimaan yang besar terhadap kas negara. Pos-pos tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 644,39 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 524,97 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 26,68 triliun, dan pajak lainnya Rp 5,68 triliun.