Edi Prasodjo, Direktur Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM menjelaskan aturan tersebut harus segera diterbitkan karena banyak perusahaan di Bangka Belitung yang secara ilegal memproduksi dan mengekspor mineral tanah jarang. Padahal pemerintah telah melarang kegiatan produksi dan ekspor mineral tersebut karena dinilai membahayakan keamanan.
"Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk membahas masalah aturan mineral tanah jarang. Mungkin kedepannya harus ada izin operasi dan produksi khusus untuk mineral ini," kata Edi kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Laporan yang saya terima, ekspor ilegal mineral tanah jarang banyak dilakukan perusahaan-perusahaan di Bangka. Tapi saya belum dapat angka yang sudah diproduksi dan diekspor. Yang pasti nilai keekonomian tanah jarang itu bisa 5 kali lipat dari harga timah yang menjadi produk utamanya," kata Edi.