JK menjelaskan kebijakan mobil murah yang dibuat oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bertujuan untuk mengantisipasi kompetisi dagang yang akan semakin ketat dengan negara-negara lain di kawasan Asean. "Kalau mobil murah tidak dibuat di Indonesia, maka orang akan beli dari Thailand dengan pajak barang mewah 0 persen. Jadi lebih baik merebut pasar sendiri daripada dimasuki negara lain," ujar JK di Jakarta, Rabu (12/11).
Namun untuk tidak menimbulkan lebih banyak polemik di masyarakat yang menyebut kehadiran mobil murah hanya akan menambah macet kota-kota besar di Indonesia dan meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, JK menyarankan agar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengarahkan anggotanya untuk lebih banyak mengekspor mobil jenis itu.
Aturan pemerintah itu berkelanjutan. Kalau aturan pemerintah lama terus dipotong pemerintah baru itu namanya bukan pemerintah.Jusuf Kalla |
"Supaya lebih bermanfaat dan bersaing, bisa saja mobil murah itu lebih banyak dijual ke negara-negara Asean daripada dijual di Indonesia. Kebijakan mobil murah ini kan ditetapkan oleh aturan, dan aturan pemerintah itu berkelanjutan. Kalau aturan pemerintah lama terus dipotong pemerintah baru itu namanya bukan pemerintah," kata JK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Sudirman MR, Ketua Umum GAIKINDO mengaku pasrah jika pemerintah hendak mencabut kebijakan mobil murah jika dinilai tidak sejalan dengan upaya penghematan dana subsidi BBM.
Menurut Sudirman jika pemerintahan baru tidak ingin meneruskan program LCGC yang dibuat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, maka penjualan anggota GAIKINDO dipastikan berkurang drastis. "Tahun ini target penjualan 1,2 juta unit, didalamnya itu sekitar 13,7% merupakan produk LCGC. Kalau tidak ada LCGC, penjualan akan berkurang. Padahal konsumsi BBM LCGC itu lebih hemat 20 kilometer per liter dibandingkan kendaraan lain," katanya.