"Kalau kita bisa menerapkan penyesuaian harga BBM dan penerapan subsidi tetap, kami meyakini pengelolaan inflasi menjadi jauh lebih baik. Harapannya tahun 2019 bisa 3,5 persen plus minus 1 persen," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus D. W. Martowardojo di Jakarta, Senin (17/11).
Sebagai informasi, selama ini kebijakan subsidi energi melekat pada harga BBM sehingga beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah rentan terhadap pergerakan harga minyak internasional. Volatilitas juga tercermin pada pergerakan harga barang dan jasa yang distribusinya sangat bergantung pada komponen harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah (administered price), seperti BBM bersubsidi. Hal ini yang menyebabkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi selalu memicu lonjakan inflasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun subsidi BBM itu masalah struktural, kalau masalah struktural bisa kita benahi, perekonomian bisa lebih sehat" tambahnya.
Karenanya, Agus Martowardojo mengapresiasi rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena diyakini punya manfaat yang besar bagi stabilitas ekonomi nasional di masa depan. Terutama dalam mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan defisit neraca transaksi berjalan.
"Secara umum ekonomi kita fundamentalnya akan lebih kuat, inflasi akan sedikit naik tapi hanya 3 bulan, setelah itu akan kembali ke jalur normal" ujarnya
Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan meskipun harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, tetapi harga keekonomian bahan bakar jenis premium masih di atas Rp 10 ribu per liter. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga punya pengaruh kuat terhadap pembengkakan subsidi BBM.
"Jadi kita harus melihat kombinasi dampak dari harga minyak dunia dan kurs," jelasnya.
Karenanya, Bambang menilai pemerintah tetap perlu menyesuaikan harga jual BBM bersubsidi pada kisaran yang realistis. "Tinggal menunggu pengumuman. Kita akan menunggu waktu yang tepat," tuturnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Bambang, diyakini akan berpengaruh positif terhadap neraca transaksi berjalan. Menurut Bambang, defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal III 2014 sudah lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal III 2014 sebesar US$6,83 atau 3,07 persen dari PDB, menurun jika dibandingkan dengan triwulan II 2014 yang sebesar US$8,68 miliar atau 4,07 persen PDB. "Kami berharap setahun ini bisa di bawah 3 persen PDB," ujar Bambang.