Ketika SMS Pujian Mengalir ke Ponsel Menteri Susi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku sering mendapatkan pesan singkat dari para pelaku usaha perikanan yang terbantu akibat kebijakan-kebijakan yang telah ia laksanakan. Susi berharap kalau kebijakan yang ia terapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Indonesia.

"Saya suka dapat SMS (Short Message Service) mengenai hasil kebijakan saya. Para pengepul ikan mengatakan harusnya sekarang masa paceklik ikan, tapi ikan selalu tersedia di pasar ikan. Saya sudah melaksanakan kebijakan moratorium selama satu bulan dan hasilnya sudah kelihatan," kata Susi ketika membuka rapat bersama Dewan Kelautan Indonesia di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Kamis (27/11).

Selain memuji keberhasilan Susi melalui kebijakan moratorium, ia juga mengaku ada beberapa pelaku usaha perikanan yang berterima kasih karena pihaknya akan membangun beberapa cold storage.

"Jujur saja banyak yang berterima kasih atas kebijakan tersebut dan bilang mereka termotivasi. Memang ada 10 SMS yang mengeluh kepada saya, namun ada juga 100 SMS yang mengatakan terima kasih," kata dia.

Bahkan Susi juga mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuatnya juga menjadi sorotan internasional. "Policy saya banyak yang dibuat artikel analisis yang positif. Mereka bilang Indonesia finally has the right to do to their Ocean. Itu media China dan Taiwan yang membuatnya," ujarnya.

Susi mengaku bahwa kebijakan-kebijakan ini ia lakukan demi membangun iklim usaha yang pro pelaku usaha perikanan. Hal ini sangat penting mengingat kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin membangun kedaulatan di bidang maritim.

Susi mengatakan bahwa Indonesia juga harus mengaplikasikan kebijakan yang sama dengan negara lain jika ingin memiliki daya saing di pasar global.

"Bandingkan saja di Malaysia, berbagai kemudahan usaha diimplementasikan untuk membangun usaha perikanannya, contohnya dengan memberlakukan kredit sebesar 3,5 persen dan juga kemudahan lainnya, namun di Indonesia kita dibebani banyak biaya-biaya mulai dari biaya birokrasi hingga pajak," kata Susi.

Menteri Susi memberlakukan berbagai kebijakan seperti moratorium kapal-kapal asing, menghentikan pemindahan hasil ikan (transhipment) di tengah laut, menyempurnakan sistem perizinan usaha tangkap, modernisasi data dan informasi perikanan, dan memberlakukan Vessel Monitoring System untuk mengawasi kapal-kapal masuk ke Indonesia.