Menkeu: Jokowi Siap Tak Populer Demi Reformasi Energi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan reformasi di bidang energi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki permasalahan struktural Bangsa. Untuk itu, pemerintahan Joko Widodo siap untuk mengambil kebijakan yang tidak populer.

"Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani beberapa isu penting dalam perekonomian dan mampu mengambil keputusan sulit dan tidak populer,sepanjang kebijakan tersebut ditujukan untuk menciptakan manfaat yang lebih besar dan lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat," ujarnya pada acara Investor Gathering, Rabu (3/12).

Salah satu contohnya, kata Menkeu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter, yang banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Menurutnya, penyesuaian harga BBM bersubsidi bertujuan untuk mengubah skema penyaluran  dari yang selama ini mengacu pada subsidi harg menjadi lebih tepat sasaran.  

"Kami menyadari bahwa kebijakan tersebut juga menuai banyak kristik dari sebagian kalangan. Namun demikian, saya ingin tekankan kembali bahwa kebijakan ini sudah melalui berbagai pemikiran dan pertimbangan mendalam," katanya menegaskan.

Bambang menyadari bahwa keputusan pemerintah menaikan harga solar dan premium baru-baru ini berdampak terhadap ekonomi makro Indonesia. Namun kebijakan itu harus diambil dengan mempertimbangkan sejumlah hal antara lain mengenai kondisi anggaran pada saat ini, perkembangan harga minyak dunia, prospek ekonomi ke depan, dan kesiapan program kompensasi bagi masyarakat miskin.
 
"Dalam jangka pendek, secara langsung dampak yang paling terlihat pada tekanan inflasi. Namun, belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana pemerintah juga melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi, tekanan inflasi yang diakibatkan hanya berdampak sementara," tuutrnya.