Pemerintah akan Lelang Sukuk Infrastruktur Rp 7,14 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menargetkan pembiayaan sebesar Rp 7,14 triliun dari penerbitan sukuk berbasis infrastruktur pada tahun depan.Hal itu sesuai dengan proposal yang diajukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Proposal proyek yang diajukan Bappenas untuk didanai dari sukuk berbasis infrastruktur itu sebesar Rp 7,14 triliun," jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan pada Investor Gathering, Rabu (3/12).

Robert merinci target lelang surat berharga syariah negara (SBSN) tersebut mengacu pada permintaan pendanaan proyek sejumlah kementerian. Yakni Kementerian Perhubungan sebesar Rp2,92 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 3,54 triliun, dan Kementerian Agama Rp 680 miliar.

Pilihan Redaksi Semangat Berutang Tinggi tapi Minim Eksekusi Utang Fantastis, Manfaat Minimalis Menunggu Jeratan Utang Mengendur

"Daftar proyek yang akan didanai dari sukuk antara lain jalur kereta api dan infrastruktur stasiun, jalan dan jembatan, infrastruktur pendidikan tinggi Islam, serta pemondokan haji dan kantor Kementerian Agama," jelasnya.

Menurutnya, kriteria proyek negara yang bisa didanai oleh sukuk salah satunya persiapana konstruksinya sudah matang 100 persen. Selain itu, proyek tersebut juga harus sudah mendapat persetujuan dari DPR dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

"Yang paling penting adalah proyek tersebut bisa mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Secara umum, Robert Pakpahan mengatakan pihaknya akan menerbitkan sukuk negara sebanyak 22 kali pada tahun depan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.