Rata-rata ICP US$ 99,87, Pemerintah Hemat Rp 19,5 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama periode Januari-November 2014 rata-rata sebesar US$ 99,87 per barel, jauh di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 sebesar US$ 105 per barel. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya MIneral (ESDM) tren ICP berbalik turun sejak Juli 2014 mengikuti tren harga minyak mentah dunia.

Pada Januari 2014, ICP dibuka pada level US$ 105,8 per barel dan terus merangkak naik hingga menyentuh harga tertinggi US$ 108,95 per barel pada Juni 2014.

Memasuki Juli 2014 kecenderungannya mulai turun ke level US$ 104,63 per barel dan terus anjlok hingga berada pada posisi US$ 75,39 per barel pada November 2014.

Berdasarkan kajian pemerintah dalam Nota Keuangan dan Undang-Undang APBNP 2014, setiap deviasi ICP sebesar US$ 1 lebih tinggi atau lebih rendah dari asumsi US$ 105 per barel, maka ada potensi penambahan atau pengurangan defisit sekitar Rp 3,4 triliun sampai dengan Rp 3,8 triliun. Estimasi tersebut dengan asumsi indikator makroekonomi lainnya tetap atau bersifat ceteris paribus.

Pilihan Redaksi Kenaikan BBM Tekan Defisit APBN 2015 Revisi APBN 2015, Menkeu Pangkas Defisit Jadi 2 Persen Korupsi Dana Optimalisasi APBN Capai Rp 4,4 Triliun

Artinya dengan selisih realisasi lebih rendah sebesar US$ 5,13 per barel, maka defisit APBNP 2014 berpotensi berkurang sekitar Rp 17,4 triliun hingga Rp 19,5 triliun.

Penyusutan defisit fiskal bisa lebih besar lagi jika tren penurunan ICP masih berlanjut pada Desember. Terlebih pemerintah telah memangkas belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harga jual premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter.

Dalam APBNP 2014, defisit fiskal direncanakan sebesar Rp 241,5 triliun atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan untuk tahun depan, defisit APBN 2015 disepakati pemerintah dan DPR era sebelumnya sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen PDB.

Melihat perkembangan ekonomi terkini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai postur APBN 2015 perlu dilakukan penyesuaian. Terlebih banyak program kerja Presiden Joko Widodo yang belum terakomodasi dalam neraca fiskal rancangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"untuk mengakomodasi berbagai prioritas, inisiatif, program dan proyek pemerintah yang baru, pemerintah akan segera melakukan revisi APBN 2015, termasuk realokasi penghematan yang berasal dari penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kami berencana untuk mengajukan revisi APBN 2015 ke DPR pada awal 2015," jelas Bambang pada Investor Gathering, Rabu (3/12).