Molornya pembangunan kilang akan berdampak langsung pada meningkatnya angka impor minyak yang dilakukan anak usaha PT Pertamina (Persero) itu selama ini.
"Kalau tidak ada pembangunan kilang baru, kapasitas produksi kilang Pertamina akan terus turun karena semakin tua. Akibatnya pemerintah akan meningkatkan impor minyak. Lalu siapa yang mengimpor dan diuntungkan? Ya Petral," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi di Jakarta, Rabu (3/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahmy pun mengindikasikan adanya kesengajaan dari sejumlah pihak dan jajaran Petral dalam rangka menghambat proyek kilang. "Nah siapa yang bermain di Petral? Ini bukan domain kami," katanya.
Bersamaan dengan bergulirnya proyek kilang dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pertamina sudah mewacanakan untuk menambah kapasitas kilangnya mencapai 800 ribu BPH menjadi 1,6 juta BPH.
Untuk merealisasikan rencana tersebut dibutuhkan dana mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 240 triliun yang lebih mahal dari proyek kilang KPS yang diprediksi menelan dana Rp 90 triliun. Program perusahaan yang dikenal dengan Refinery Development Master Plan (RDMP) itu akan diawali dengan tender Engineering Procurement Construction (EPC) mulai tahun depan.
Meski Pemerintah tengah menggodok besaran tax holiday dan tax allowance yang diminta calon investor kilang KPS, Pertamina tetap bersikeras melakukan upgrading terhadap kilangnya. Perbaikan itu akan dialih dayakan ke pihak asing. (Baca: Pertamina Alih Dayakan Perbaikan Kilang ke Asing)