2015, Pertamina Bebas dari Kewajiban Setor Dividen 30 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Beban anggaran PT Pertamina (Persero) pada tahun ini meningkat akibat pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang dipastikan melampaui kuota 46 juta kilo liter. Namun pada tahun depan, perseroan akan diuntungkan oleh kebijakan pemerintah yang membebaskan Pertamina dari kewajiban menyetor 30 persen laba tahun ini.

"Kami telah mendapat keleluasaan untuk tidak membayar dividen tahun ini ke Pemerintah sebesar 30 persen dari total net profit," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di kantor Kementerian Bumn, Senin (8/12).

Pilihan Redaksi Tanpa Subsidi, Pertamina Siap Naikkan Harga Premium dan Solar Jual Premium Non Subsidi, Pemerintah Langgar Putusan MK Menkeu Pastikan Harga Premium dan Solar Tetap Disubsidi

Kebijakan tersebut, kata Dwi, akan sangat membantu Pertamina dalam menutup kebutuhan belanja modal pada tahun depan yang ditargetkan sebesar US$ 5 miliar atau hampir Rp 62 triliun. Untuk menutup kekurangannya, Dwi mengatakan perseroan akan menerbitkan obligasi berdenominasi Rupiah maupun valuta asing.

"Untuk rencana penerbitan obligasi masih harus menunggu persetujuan rapat pemegang saham yakni Kementerian BUMN dengan jajaran komisaris yang akan dilangsungkan 22 Desember mendatang," jelas Dwi.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengeluhkan tidak adanya jaminan dari pemerintah dan DPR terkait penambahan kuota BBM bersubsidi yang akan habis dalam waktu dekat ini. Tanpa adanya jaminan tersebut, Ali mengatakan perseroan mempertimbangkan menjual premium dan solar dengan harga keekonomian pasca-habisnya kuota BBM bersubsidi.

"Ada skenario lain yakni begitu kuota habis, Pertamina akan jual premium dan solar tidak dengan harga subsidi," kata Ali, baru-baru ini.

Pemerintah sendiri hingga habis masa sidang parlemen tidak juga mendiskusikan opsi penambahan kuota BBM bersubsidi dengan DPR. Alhasil, rencana sepihak Pertamina tersebut menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai bakal melanggar UU APBNP 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi soal pengendalian harga BBM oleh pemerintah.

Ketidakpastian tersebut dijawab oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, yang meminta Pertamina menanggung selisih lebih penyaluran BBM bersubsidi pada tahun ini. Dengan kebijakan itu, Bambang menegaskan pemerintah tidak perlu menghadap DPR mengingat kuota BBM bersubsidi di APBNP 2014 tidak berubah atau tetap 46 juta kilo liter.