Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo memastikan pemerintah sudah melakukan pembahasan awal pemberian insentif galangan kapal tersebut.
"Salah satu insentifnya adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut masih kita hitung dengan tim tarif,” ujar Indroyono di Jakarta, Senin (8/12) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, pemberian fasilitas PPN tersebut justru dinilai tidak akan bermanfaat bagi pengusaha. Wakil Ketua Umum bidang Informasi, Teknologi, dan Riset Jaringan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Didie Suwondho mengatakan yang dibutuhkan pelaku industri galangan kapal adalah pembebasan bea masuk komponen kapal karena sebagian besar komponen masih diimpor.
"Makanya kita mengharapkan ada diskusi dengan pemerintah terkait pemberian fasilitas ini. Kita sebenarnya butuh pembebasan bea masuk komponen kapal. Kalau seperti ini terus, kita tak berhenti impor kapal,” ujar Didie.
Seperti diketahui, proyek tol laut merupakan salah satu program utama Pemerintahan Jokowi yang ingin membangun 24 pelabuhan dan menyediakan kapal-kapal cepat untuk mempermudah logistik antar pulau. Pembangunan proyek ini diakui Indroyono akan menelan dana sebesar US$ 7 miliar.