Pengamat energi dari Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, meyakini Total dan Inpex masih mencari cara untuk mendapatkan hak partisipasi di Blok Mahakam. "Saya ingat betul beberapa tahun lalu mantan Dirut Pertamina Ari Soemarno sempat mengatakan kalau Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam. Saya pikir pandangan ini akan terbawa ke adiknya yakni Rini Soemarno dan Menteri Sudirman," ujarnya.
Marwan mendesak pemerintah agar memberi ketegasan mengenai besaran hak partisipasi blok Mahakam yang diserahkan kepada Pertamina. "Kalaupun kontrak sudah habis, ya sudah. Berikan ketegasan ke Pertamina dong. Toh mereka sudah siap untuk mengelola 100 persen Blok Mahakam," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah juga meminta perusahaan migas pelat merah ini menerapkan asas keadilan (fairness) dalam pengelolaan blok Mahakam. Asas ini, Widyawan bilang, diambil dengan mempertimbangkan kontribusi Total dan Inpex yang sudah mengelola lebih dari 46 tahun blok Mahakam.
"PSC Pertamina (di Mahakam) belum tentu 60-40. Di beberapa kasus Pertamina hanya dapat 85-15 seperti blok yang dikelola Pertamina EP. Tapi kita tunggu pengajuan proposal dari Pertamina," tuturnya.
Bagaimana sikap Pertamina? Beberapa waktu lalu, Pertamina diketahui sudah kembali mengajukan kesiapannya untuk mengelola 100 persen blok Mahakam. Kemarin, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam kembali menegaskan kesiapan itu.
Dia bahkan bilang Pertamina akan menyiapkan biaya investasi sebesar US$ 2,5 miliar, yang dikeluarkan Total dan Inpex untuk mengelola blok Mahakam tiap tahunnya.
"Saya sudah bilang dengan pak Dwi (Dirut) dan beliau siap menyediakan. Jadi kalau masih ada pertanyaan (teknologi dan SDM) Pertamina sanggup atau tidak, saya pikir pertanyaan itu melecehkan rakyat Indonesia. Karena yang saya tahu orang Indonesia itu jago-jago," ujar Syamsu.
Penegasan ini, katanya, berangkat dari keberhasilan Pertamina yang terbukti dapat meningkatkan produksi Blok ONWJ dan WMO setelah kedua blok tersebut diberikan pemerintah ke anak usaha Pertamina. Untuk itu, Syamsu pun meminta pemerintah segera memutuskan besaran hak partisipasi blok Mahakam.
"Semakin cepat pemerintah putuskan, saya rasa akan semakin baik. Tapi saya mengapresiasi pemerintah yang sudah berikan green light ke Pertamina untuk Blok Mahakam," tuturnya.