Nama Besar Jokowi Tak Jamin Kemudahan Pembebasan Lahan

Mataram, CNN Indonesia -- Nama besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tak cukup ampuh membuat masyarakat mau dengan mudah melepaskan lahannya yang akan digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku, sampai saat ini beberapa proyek infrastruktur yang digagas atasannya tersebut masih terkendala pembebasan lahan.

Salah satu proyek infrastruktur prioritas yang menurut Basuki menemui masalah tersebut adalah pembangunan waduk untuk irigasi lahan pertanian sekaligus tenaga pembangkit listrik. Basuki menyebut selama lima tahun ke depan instansi yang dipimpinnya mendapat tugas untuk membangun 49 waduk di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan saat ini sudah ada 16 waduk yang baru mulai dikerjakan, atau dalam tahap penyelesaian akhir. “Target kita selanjutnya membangun tiga waduk baru setiap tahun. Tapi sepertinya butuh kesabaran tinggi, karena salah satu tantangannya adalah pembebasan lahan,” kata Basuki dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional di Mataram, Rabu (10/12).

Menurut Basuki, membeli lahan dari masyarakat untuk membangun proyek infrastruktur jauh lebih sulit dari masalah alih fungsi hutan yang terkena dampak pembangunan proyek.

“Kalau alih fungsi hutan itu tidak jadi masalah karena kita bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait,” kata Basuki.

Selain itu, masalah geologis juga dianggap menjadi tantangan terberat pembangunan waduk-waduk ini. Basuki mengatakan bahwa waduk-waduk ini harus dibangun di daerah patahan bumi sehingga airnya dapat ditampung dengan baik. Tapi sayangnya, tidak semua lokasi perencanaan pembuatan waduk berada pada lokasi patahan tersebut.

Menurut draft awal Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2015 hingga 2019, waduk-waduk ini nantinya juga dilengkapi dengan pembangunan beberapa pembangkit listrik tenaga air sebanyak 33 buah yang tersebar di dekat lokasi waduk dengan kapasitas antara 50 hingga 400 megawatt. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi masyarakat khususnya di luar Pulau Jawa.

Seperti telah diketahui sebelumnya Presiden Jokowi mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun 49 waduk baru di seluruh Indonesia dengan dana sekitar Rp 24 triliun. Dana tersebut diharapkan juga bisa membayar kompensasi pembebasan lahan yang selama ini dikeluhkan Pemerintah Daerah karena selalu menggunakan APBD.

"Untuk masalah pembebasan lahan kita usahakan menggunakan dana APBN. Tak hanya pembangunan waduk, namun pembebasan lahan proyek-proyek lain kita usahakan berasal dari APBN juga" tambahnya.