"PLN dan Pertamina bisa duduk bersama, bersinergi untuk hasil yang optimal. Saya tidak ingin kebutuhan gas suatu BUMN harus membeli melalui pihak ketiga, sementara pembelian tersebut seharusnya bisa dilakukan secara langsung. BUMN harus saling bersinergi,” ujar Sudirman, dikutip dari detikFinance Kamis (11/12).
Sudirman mengingatkan agar manajemen BUMN belajar dari kasus pengadaan gas di Kabupaten Bangkalan, Madura. Di mana Ketua DPRD yang juga bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron tersangkut kasus korupsi pengadaan gas untuk pembangkit listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasus korupsi pengadaan gas yang dilakukan Fuad Amin Imron terjadi pada 2007 lalu, ketika dia menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Fuad diketahui meneken kontrak kerjasama eksplorasi gas antara perusahaan Badan Usaha Milik Daerah PD Sumber Daya dan perusahaan swasta PT Media Karya Sentosa (MKS).
Namun setelah dilakukan studi pipanisasi gas yang dilakukan oleh PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), anak usaha PLN selaku calon pembeli, PLTG Gili Timur dinilai tidak ekonomis dan memiliki risiko yang tinggi. Toll fee yang dibayar pihak pembangkit akan meningkat, belum lagi ancaman risiko teknis di lapangan seperti tersangkut jangkar kapal. Sehingga kontrak tersebut tidak jadi dilakukan.