Pelemahan Rupiah Tak Akan Ganggu Investasi 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak akan mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di tanah air. Franky menilai dibandingkan negara lain di kawasan yang sama, investasi di Indonesia masih sangat menarik.

"Tidak banyak pengaruh, saya melihat dari sisi minat investasi yang akan datang terlihat minat investor asing ke Indonesia masih sangat tinggi," ujar Franky di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (15/12).

Franky menjelaskan, salah satu sektor yang menjadi incaran para investor asing tahun depan adalah sektor infrastruktur. "Investor asing masih banyak yang melihat sektor infrastruktur masih jadi primadona. Terutama setelah Pak Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan itu di KTT APEC," katanya.

Tingginya minat investasi infrastrukutur, menurutnya karena dinilai mampu memberikan keuntungan (return on investment/ROI) yang tinggi bagi investor asing. Terlebih setelah Pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan kemudahan dan menyediakan insentif fiskal bagi para investor yang mau terlibat mendanai proyek infrastruktur.

"Investor melihat bahwa pemerintah baru membawa harapan baru. Minat investasi makin kuat kalau perizinan bisa dilakukan dalam satu pintu," katanya.

Wajar jika pemerintah mengumbar kemudahan investasi di bidang infrastruktur dengan menyediakan insentif fiskal mulai tahun depan. Belum lama ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) kembali merilis daftar puluhan proyek yang harus dibangun dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Untuk mendanai proyek infrastruktur 2015-2019 tersebut, pemerintah membutuhkan suntikan modal sebesar Rp 4.972 triliun. Sayangnya, kapasitas APBN dan APBD terbatas, hanya bisa mendanai separuhnya, sebesar Rp 2.620,9 triliun (52,71 persen). Sisanya, pemerintah mengharapkan sumbangan dari BUMN dan swasta.

Menteri PPN Andrinof Chaniago menjelaskan untuk memperbaiki konektivitas antar-wilayah di Tanah Air, pemerintah menargetkan tingkat kemantapan jalan nasional mencapai 100 persen pada 2019 dari posisi 94 persen pada tahun ini. Pangsa angkutan umum juga akan dipaksa naik menjadi 32 persen dari 23 persen selama periode yang sama.

"Dengan demikian, biaya logistik kami harapkan bisa ditekan ke level 19,2 persen dari saat ini 23,5 persen," kata Andrinof di kantor Kemenko Perekonomian beberapa jam sebelum pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.