Pengusaha Daerah Ingin Ketegasan Pemerintah Soal Subsidi BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BKSBUMD) Arif Afandi meminta pemerintah untuk cepat memutuskan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan diterapkan tahun depan. Ketidakpastian kebijakan subsidi BBM menurut Arif hanya akan mengganggu penyusunan strategi bisnis yang disiapkan perusahaan-perusahaan di daerah yang masih banyak mengandalkan BBM bersubsidi.

“Kalau sifatnya belum pasti maka akan menimbulkan kegelisahan pasar dan itu bisa merusak bisnis pelaku ekonomi daerah," ujar Arif kepada CNN Indonesia di Jakarta, Rabu (17/12).

Arif mengatakan perusahaan-perusahaan daerah terutama yang bergerak di bidang transportasi siap menanggung konsekuensi harga BBM bisa naik-turun mengikuti harga minyak dunia, jika pemerintah memutuskan menggunakan skema subsidi tetap BBM tahun depan. Bahkan menurutnya, Indonesia ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain di dunia yang sudah lebih dulu menerapkan skema subsidi tetap BBM.

“Secara internasional subsidi tetap BBM ini sudah diberlakukan. Jadi lebih baik lagi jika kita terapkan ini segera," tambahnya.

Hari ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan pilihannya agar pemerintah menggunakan skema pencairan subsidi tetap untuk setiap liter bahan bakar minyak (BBM) yang didistribusikan ke masyarakat tahun depan. (Baca: JK Lebih Sreg Subsidi Tetap dari Tiga Opsi Subsidi BBM)

Hal tersebut menjadi pilihan JK, diantara tiga opsi subsidi BBM yang tengah dikaji Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu skema subsidi tetap, kemudian meneruskan subsidi floating seperti yang diberikan selama ini, dan opsi terakhir adalah kembali menurunkan harga BBM yang sekarang berada di angka Rp 8.500 per liter untuk premium dan Rp 7.500 per liter untuk solar jika harga minyak dunia tahun depan masih rendah.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Andi Noorsaman Sommeng sendiri mengaku telah mengajukan usulan besaran subsidi tetap harga BBM di kisaran Rp 1.500 sampai Rp 2.000 per liter.

Sementara Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Naryanto Wagimin memberi sinyal pemerintah akan menerapkan subsidi tetap BBM jika rupiah kembali menguat.

"Kita sedang kaji subsidi tetap tapi dolarnya naik. Itu yang jadi masalah. Tapi nanti opsi ini (subsidi tetap) akan diputuskan Presiden," kata Naryanto.

Dipilihnya opsi subsidi tetap, kata Naryanto, berangkat dari kian dekatnya harga BBM khususnya produk premium yang sempat menyentuh harga keekonomian pekan lalu akibat tren penurunan harga minyak dunia. Namun, lantaran kurs rupiah terus melemah Pemerintah akan terus mengkaji opsi kebijakan penetapan subsidi tetap.

"Pernah ada (menyentuh harga keekonomian) tapi kalau rata-rata Desember belum. Januari (akan ditetapkan) kalau harga minyak tetap rendah dan dolarnya turun," terang Naryanto.