Antisipasi Mafia, Perhitungan Harga BBM Diminta Sederhana

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi atau yang biasa disebut Tim Antimafia Migas menegaskan, formula penghitungan harga patokan untuk menentukan subsidi BBM sudah saatnya diperbarui karena sudah kadaluarsa.

Nilai subsidi BBM tergantung pada volume penggunaan BBM bersubsidi dan selisih antara Harga Patokan dan Harga Jual sebelum pajak. Sedangkan Harga Patokan dihitung dari rata-rata Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang bersangkutan selama satu bulan sebelumnya ditambah ongkos distribusi dan margin.

HIP sendiri mengacu pada harga transaksi di bursa Singapura (MoPS). Masalahnya, kata Faisal Basri, ketua tim itu, HIP itu sebetulnya mengacu pada harga BBM RON 88, solar berkandungan sulfur 0,35 persen, dan minyak tanah, yang diproduksi oleh kilang dalam negeri.

Sedangkan di Singapura tak ada kutipan harga untuk BBM RON 88 tersebut. Alhasil HIP harus dicari berdasarkan harga MoPS terdekat. Kata Faisal, ada beberapa catatan untuk penentuan HIP tersebut.  

Pertama, faktor pengali untuk menentukan HIP itu, kata Faisal, sudah lama dan tidak mencerminkan kondisi terkini. Angkanya tidak pernah berubah sejak 2007.

Kedua, secara implisit ternyata ada keharusan untuk mencampur (blending) bensin impor supaya mencapai RON 88. Masalahnya, dalam kondisi tertentu blending bisa lebih mahal dari harga bensin berkualitas lebih tinggi.

Ketiga, HIP yang dipakai untuk menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang bias. Ceritanya begini. Indonesia adalah pembeli tunggal RON 88 yang transaksinya lebih tinggi ketimbang pembelian Mogas 92 di Asia Tenggara. Tapi Indonesia ternyata tak punya kuasa menentukan harga MoPS Mogas 92 yang menjadi benchmark penentuan harga bensin RON 88.

Volume transaksi Mogas 92 di Singapura, ujar Faisal, sangat kecil. Sedangkan peserta tendernya adalah perusahaan dagang, refiner, atau perusahaan minyak nasional yang punya kepentingan memasok RON 88 ke Indonesia, seperti Petral (Pertamina Energy Trading Ltd), anak perusahaan Pertamina.

"Tapi Petral tidak terlibat di pasar Mogas 92, kondisi itu menyebabkan Petral hanya sebagai price taker dalam impor bensin dan memungkinkan terjadi kartel dalam pembentukan harga Mogas 92," kata Faisal.

Faisal dan timnya menyarankan formula perhitungan yang sederhana dan tidak memakai data kadaluarsa. Dengan begitu, perhitungan harga patokan betul-betul mencerminkan mekanisme pasar yang riil. Selain itu, mereka meminta dalam importasi BBM tak ada lagi blending.

Lihat juga: Pemerintah Ubah Nilai Tukar dan Harga Minyak di RAPBNP 2015