Direksi Baru Harus Mampu Kelola Utang PLN

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) selalu mendapat tugas membangun mayoritas proyek pembangkit listrik yang digagas siapapun presiden yang memimpin Indonesia. Guna menyiasati keterbatasan dana belanja modal ditengah penugasan membangun pembangkit listrik tersebut, PLN terpaksa mencari pinjaman bank maupun dari penerbitan obligasi.

Mengacu pada laporan keuangan PLN per 30 September 2014, total utang bank dan obligasi jangka panjang PLN diketahui mencapai Rp 70,7 triliun atau naik 6,42 persen dari periode yang sama tahun lalu di angka Rp 66,4 triliun. Sementara utang bank dan obligasi jangka pendek yang harus dilunasi tercatat sebesar Rp 14,67 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 8,38 triliun.

Jika digabung dengan utang lain-lain, total liabilitas PLN sampai September 2014 tercatat sebesar Rp 471,06 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 462,64 triliun atau naik 9,02 persen. Sementara kas PLN sampai akhir periode kuartal III 2014 tersebut tercatat hanya sebesar Rp 24,67 triliun.

Dengan demikian bisa dipastikan, siapapun jajaran Direksi baru yang dipercaya pemerintah untuk menangani PLN harus memiliki kemampuan yang cakap untuk mengelola utang tersebut sehingga bisa menjadi produktif. Terlebih Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah kapasitas terpasang listrik nasional sebanyak 35 ribu megawatt (MW) selama lima tahun ke depan guna mengimbangi pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia.

Nur Pamudji, Direktur Utama PLN yang masih menjabat sampai hari ini pernah mengatakan perseroan membutuhkan sedikitnya Rp 400 triliun untuk membangun pembangkit-pembangkit yang ditugaskan kepadanya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketenagalistrikan tersebut ditargetkan bisa membangun pembangki 12 ribu MW, sedangkan 23 ribu MW sisanya akan diserahkan ke swasta.

"Dana tadi akan berasal dari beberapa sumber. Mulai dari internal, dukungan modal dari pemerintah, penerbitan surat utang, sampai pinjaman dari lembaga keuangan internasional,” kata Nur Pamudji, Rabu (19/11) yang lalu.

Pilihan Redaksi Pemerintah Minta PLN Kreatif Cari Pendanaan Pemerintah Rajin Berutang Rajin Bayar Penalti Dipaksa Bangun Pembangkit, PLN Berutang Lagi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp 980 triliun untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik menjadi 85,7 GW hingga 2019. Rencananya dana itu akan ditutup menggunakan APBN sebesar Rp 100 triliun, PLN Rp 545 triliun dan sisanya investasi swasta Rp 435 triliun. Angka investasi yang diharapkan keluar dari PLN tersebut, jauh lebih besar dibandingkan estimasi Nur Pamudji.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago belum lama ini menjelaskan pemerintah telah menyiapkan donor yang siap memberikan pinjaman dan pagu untuk PLN 2015 sebesar Rp 205,6 triliun. Artinya, PLN butuh mencari tambahan sebesar Rp 339,4 triliun, yang diharapkan bisa diperoleh dari penyertaan modal negara (PMN) dan sebagian dari penerusan pinjaman luar negeri.

"Ini agar kondisi PLN menjadi sehat karena debt equity rasio PLN saat ini kondisinya kronis sekitar 257 persen," jelas Andrinof.

Pemerintah, kata Andrinof, menganggarkan PMN sekitar Rp 134 triliun untuk PLN selama periuode 2015-2019.