Mereka yang Ngebet Jadi Dirjen Pajak Harus Siap Digugat

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru yang sedang diseleksi panitia lelang jabatan Kementerian Keuangan semakin dituntut bekerja keras. Selain target penerimaan yang terus naik, seorang Dirjen Pajak kini harus menghadapi gugatan dari wajib pajak (WP) yang terus bertambah. Apalagi keterbatasan pengadilan pajak membuat sengketa perpajakan semakin menggunung.

"Di Indonesia tingkat ketidakpastian hukum pajak tergolong tinggi. Lemah atau tidaknya tingkat kepastian hukum perpajakan bisa dilihat dari jumlah sengketa pajaknya," ujar pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam di Jakarta, Selasa (23/12).

Data pengadilan pajak menunjukkan perkara baru yang masuk ke pengadilan terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2013, total ada 8.398 perkara baru yang masuk jika dibandingkan dengan perkara baru yang masuk pada 2012 sebanyak 7.352 perkara. Itu merupakan gabungan perkara perpajakan, baik pajak daerah, pajak pusat, maupun bea dan cukai.

Pilihan Redaksi Kejar Target Pajak 2015, Pemerintah Libatkan KPK dan Polisi Partai Final Lelang Jabatan Dirjen Pajak digelar 19 Desember Artis dan Pengacara Jadi Target Pajak Pemerintah Tahun Depan

"Ini bukan angka main-main. Artinya apa, artinya biaya administrasi pajak di Indonesia sangat besar. Banyak uang dan waktu yang dihabiskan WP untuk menyelesaikan ini," ujarnya.

Selain itu, pada 2012, masih ada 9.515 perkara yang masih dalam proses pengadilan sehingga belum diputus. Hal tersebut terjadi karena pengadilan pajak pada 2013 hanya sanggup menyelesaikan putusan 7.3015 perkara. Akibatnya, hingga akhir 2013 masih ada 10.608 perkara pajak yang menggantung di pengadilan.

Untuk itu Darussalam menyarankan Dirjen Pajak yang baru harus bisa mereformasi kebijakan dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak. Salah satunya adalah simplifikasi proses peradilan di Pengadilan Pajak.

"Dirjen harus berani mengeluarkan aturan yang revolusioner tentang bagiamana menyelesaikan sengketa ini. Semacam alternatif dispute resolution," kata Darussalam.