Menurut dia, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Warsawa 1929 yang menyebutkan bahwa perusahaan penerbangan bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada penumpang. Masalahnya, ganti rugi yang diatur dalam konvensi ini kecil nilainya.
Meski begitu, konvensi itu juga memungkinkan penumpang mendapatkan ganti rugi tak terbatas jika bisa membuktikan bahwa perusahaan penerbangan melakukan kesalahan dengan sengaja.
Unsur-unsur kesalahan disengaja dalam kasus AirAsia, kata Profesor Martono, antara lain bahwa pesawat itu diduga terbang di luar jadwal yang diizinkan. Lalu, pilot juga disebut meminta izin naik ke atas. “Padahal seharusnya kan ke samping,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Martono memberikan contoh kasus kecelakaan Singapore Airlines di Taiwan pada 2000. Saat itu sejumlah keluarga korban tak mau menerima kompensasi senilai US$ 400 ribu, kemudian menggugat dan akhirnya masing-masing mendapatkan ganti rugi senilai US$ 15 juta per orang.
Meski begitu, dia menyarankan AirAsia melakukan pendekatan kepada keluarga korban dan memberikan ganti rugi yang memuaskan supaya masalah itu tak sampai di pengadilan. Sebab kalau sampai ke pengadilan, bukan tak mungkin AirAsia bakal menanggung kerugian yang tak sedikit.
Asuransi Harus Dibayar
Profesor Martono mengatakan, dalam sebuah kecelakaan penerbangan, maskapai penerbangan wajib memberikan ganti rugi kepada penumpang atau ahli warisnya.
Meskipun ada masalah izin terbang yang diduga ilegal, dia bilang itu tak bisa membatalkan kewajiban perusahaan penerbangan memberikan ganti rugi kepada penumpang.
“Kalau ada perusahaan asuransi yang membayarkan, maka perusahaan akan terbantu,” kata Martono.
AirAsia akan Penuhi Kewajiban
Sementara CEO AirAsia Group Tony Fernandes sendiri, pada akhir Desember 2014, memastikan PT Indonesia AirAsia akan mendesak perusahaan asuransi yang digunakan untuk melindungi penerbangan QZ8501 guna mencairkan seluruh hak yang dimiliki keluarga penumpang pesawat nahas tersebut. Asuransi, kata dia, akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji mengawal pembayaran asuransi bagi korban AirAsia QZ8501. Pembayarannya, kata Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, harus dilakukan secepatnya setelah evakuasi korban selesai. (Baca: Klaim Asuransi Tetap Dibayar Meski AirAsia Langgar Jadwal)
(ded/ded)