"Pembiayaannya kan nambah karena below the line ada tambahan penyertaan modal negara (PMN), jadi ujung-ujungnya di nett ada tambahan sekira Rp 31 penerbitan SBN," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di kantornya, Jakarta, Senin (12/1) malam.
Menurut Robert, penerbitan tambahan utang ini bukan digunakan untuk belanja pemerintah melainkan PMN yang bisa dialokasikan guna mendukung program prioritas pemerintahan Joko Widodo.
"Defisit sih berkurang, below the line kan ada pembiayaan, ada pembiayaan utang, non utang, termasuk PMN itu kan perlu diterbitkan utang tapi tidak untuk belanja tapi untuk PMN," tegasnya.
Dengan tambahan penerbitan utang itu maka kebutuhan penerbitan SBN atau Surat Utang Negara (SUN) bruto tahun ini menjadi Rp 460 triliun. Keputusannya tentu menunggu persetujuan parlemen pada pembahasan APBN-P 2015.
"Yang dirancang Rp 460 triliun tapi masih harus dibahas di DPR, karena ada rencana nambah PMN yang cukup besar dalam rangka memberdayakan BUMN supaya lebih berperan pada infrastruktur dan lainnya," tandas Robert.
Selain melakukan penambahan jumlah nilai SBN, pemerintah juga berniat mendapatkan pinjaman dari negara lain. Robert menambahkan,salah satu opsi yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan pinjaman adalah melalui pendekatan multilateral ataupun bilateral, atau bisa juga dengan menambah program pinjaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT