Pengembangan Bandara

TNI AU Izinkan Lion Kembangkan Halim, AP II Tetap Operator

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia | Selasa, 13/01/2015 09:15 WIB
TNI AU Izinkan Lion Kembangkan Halim, AP II Tetap Operator Direktur Umum Lion Air Edward Sirait (kedua dari kanan) dan Dirut Adhi Karya Kiswodarmawan (tengah) ketika memaparkan rencana pengembangan Bandara Halim Perdanakusuma, tahun lalu. (CNN Indonesia/Gentur Putro Jati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Lion Group, operator maskapai PT Lion Mentari Airlines untuk mengembangkan kapasitas dan fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma telah mendapat restu dari TNI Angkatan Udara (AU). Hal tersebut diputuskan setelah TNI AU berhasil mengundang manajemen Lion dan juga PT Angkasa Pura II (Persero) selaku operator Halim untuk duduk bersama guna membahas rencana pengembangan tersebut.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto mengatakan dalam pertemuan yang dilakukan tiga pihak belum lama ini, TNI AU coba memberikan keputusan win-win solution baik bagi Lion sebagai calon investor pengembangan Halim maupun Angkasa Pura II yang selama ini juga sudah memperbaiki fasilitas penumpang di bandara tersebut.

“Garis besarnya, kami menyetujui keinginan Lion untuk mengembangkan Halim namun tetap melibatkan Angkasa Pura II sebagai operator atau pengelolanya. Kami mendampingi keduanya sehingga bisa sama-sama memperoleh win-win solution,” kata Hadi kepada CNN Indonesia, Selasa (13/1).


Menurut Hadi, pembicaraan lanjutan mengenai skema kerjasama antara Lion dan Angkasa Pura II masih terus dilakukan dengan sepengetahuan TNI AU. Namun menurut Hadi, TNI AU menegaskan kepada kedua perusahaan tersebut bahwa fungsi utama bandara Halim Perdanakusuma adalah tetap sebagai basis armada yang menjaga pertahanan dan keamanan negara.

“Oleh karena itu untuk penerbangan komersilnya akan kami atur, agar tidak mengganggu fungsi utamanya. Namun di lain sisi, kami juga mendukung kalau ada perusahaan yang ingin meningkatkan skala ekonomi dari Bandara Halim Perdanakusuma. Karena itu bisa menggerakkan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Hadi memperkirakan pembicaraan skema kerjasama antara Lion dan Angkasa Pura II bisa selesai sebelum semester I 2015, sehingga pengembangan bandara bisa segera dilakukan.

Investasi Rp 5 Triliun

Pada 14 Oktober 2014, Lion Group mengumumkan telah menyiapkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk mengembangkan Halim seluas 21 hektar sehingga mampu menampung pergerakan penumpang 11,5 juta per tahun dari kapasitas saat ini hanya 1,9 juta penumpang per tahun. Pengembangan kapasitas terminal penumpang Halim diperkirakan memakan waktu sekitar 9 bulan.

Edward Sirait, Direktur Umum Lion mengatakan rencana pengembangan Halim akan dilakukan oleh anak usaha perseroan yaitu PT Angkasa Transportindo Selaras bekerjasama dengan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (Inkopau) dengan komposisi kepemilikan saham 80-20 persen. Menurut Edward, Lion telah memiliki perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Halim seluas 21 hektare dengan Inkopau yang dibuat 2006 lalu dan berlaku selama 25 tahun atau sampai 2031.

Lion kemudian telah menunjuk PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebagai kontraktor pengembangan bandara. Adhi Karya tidak hanya akan membangun kapasitas terminal penumpang, tetapi juga akan menambahkan business center, masjid, hotel, ruang MICE, taxi way, serta apron dan 17 garbarata yang akan menghubungkan pesawat dengan terminal. Lion juga meminta Adhi Karya membangun monorail yang terhubung dengan stasiun Dukuh Atas yang diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 3 triliun dari total Rp 5 triliun proyek pengembangan Halim tersebut.

Setelah memunculkan kontroversi terkait status Angkasa Pura II yang selama ini menjadi pengelola Halim, Edward kemudian menyatakan bahwa perseroan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk mengelola bandara tersebut. "Sebagai pemilik lahan kami berhak mengelola, tapi kami tidak menutup kemungkinan menjalin kerjasama dengan orang lain," ujar Edward, Rabu (15/10).

Lion Air, kata dia, berhak menentukan sendiri siapa yang akan membantu pihaknya dalam mengelola bandara milik TNI AU tersebut. "Karena kami penguasa tanahnya. Jadi kami yang tentukan siapa yang bisa ikut mengelola," lanjut Edward. (gen)


ARTIKEL TERKAIT