Genjot Konversi ke Gas, Pemerintah Gandeng Pembuat Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Demi menggenjot penggunaan bahan bakar gas (BBG) di masyarakat, pemerintah kembali menggalakkan program konversi bahan bakar minyak (BBM) mulai tahun ini. Rencananya, untuk menyukseskan program tersebut pemerintah akan menggandeng PT Pindad di dalam penyediaan 2 juta tabung gas elpiji 3 kilogram (kg) tambahan dan 50 ribu konverter kit bagi nelayan.

"Kami sedang menjajaki kerjasama dan meminta dukungan PT Pindad untuk melanjutkan program konversi. Nantinya tabung elpiji 3 kg itu akan dibagikan ke sejumlah daerah yang diketahui masih banyak menggunakan minyak tanah seperti Aceh, Sulawesi dan Papua. Selain itu kami juga sedang mempelopori penggunaan konverter kit bagi nelayan dalam rangka mengurangi penggunaan solar," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said di Jakarta, Rabu (14/1).

Untuk merealisasikan program itu, Sudirman bilang, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,7 triliun yang diambil dari alokasi anggaran Kementerian ESDM 2015. Rinciannya, Rp 800 miliar untuk tabung gas elpiji dan Rp 900 miliar lainnya untuk pengadaan konverter kit.

"Saya yakin dengan adanya kerjasama ini Pindad akan mendapatkan tambahan revenue di luar produk-produk persenjataan. Di samping itu saya juga percaya dengan kemampuan PT Pindad di dalam pengadaan dua item ini karena pernah di sana," kata Sudirman yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pindad.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengklaim perusahaannya mampu membuat 3 juta tabung gas elpiji 3 kg per tahun. Ini dimungkinkan karena selama ini perusahaan pelat merah pembuat persenjataan itu telah memiliki teknologi yang mumpuni untuk membuat kedua produk tersebut.

"Saat ini komposisi produksi kami 80 persen produk persenjataan untuk mendukung pertahanan nasional sementara 20 persen lainnya untuk produk industri. Jadi hal ini (tabung gas dan konverter kit) bukanlah hal yang baru. Kita sebenarnya sudah bisa juga membuat generator listrik sejak tahun 1980 tapi tidak banyak yang tahu," ujar Silmy.

Meski begitu, untuk merealisasikan kerjasama yang bersifat penunjukan langsung tersebut, pemerintah pun akan lebih dulu merevisi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.

"Saya yakin bisa karena Pindad juga merupakan lembaga negara (BUMN). Tapi saya juga sudah mempertimbangkan dengan biro hukum dan akan membuat formalitasnya. Saya optimis dengan kerjasama ini karena pemerintah sekarang punya spirit untuk bisa lebih bersinergi," kata Sudirman.

(ded/ded)