Pemerintah Kaji Empat Opsi Nasib SKK Migas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengerucutkan beberapa opsi alternatif terkait penetapan status Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I Nyoman Wiratmaja mengaku, saat ini jajarannya tengah mengkaji empat opsi status SKK Migas yang nantinya bakal dicantumkan pada draf revisi UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas versi pemerintah.

"Empat opsi ini sudah dikerucutkan dari banyak opsi yang ada. Tapi yang paling ideal BUMN Khusus karena negara (sebenarnya) tidak boleh berkontrak dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama)," ungkap Wiratmaja seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa malam (20/1).

Pilihan Redaksi Menteri ESDM: Wakil Kepala SKK Migas Saya Berhentikan Menteri ESDM Izinkan Amien Sunaryadi Rombak Pejabat SKK Migas SKK Migas Tuntut Kejelasan Status dan Kewenangan Minyak Dunia Lemah, Penerimaan Hulu Migas Bakal Rendah Diperiksa Kasus Korupsi ESDM, Sutan Bhatoegana Tak Mau Komen

Selain BUMN Khusus, terang Wiratmaja, pemerintah juga sedang menimbang opsi penetapan status SKK Migas dibawah payung bisnis PT Pertamina (Persero). Ia mengatakan, status ini tak jauh berbeda tatkala SKK Migas bernama Biro Koordinasi Kontraktor Asing (BKKA) sebelum dibentuk menjadi BP Migas.

Adapun untuk opsi ketiga, pemerintah juga mengkaji pemberian wewenang kepada Pertamina untuk mengelola wilayah kerja migas yang bagus dan mudah dengan sebelumnya berkoordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan alternatif terakhir atau keempat, pemerintah juga tengah menimbang opsi pengembalian status SKK Migas seperti halnya BP Migas sebelum dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012 silam.

"Opsi-opsi ini masih dibicarakan antara pemerintah, SKK Migas, dan Pertamina. Sementara pemerintah masih menunggu rekomendasi Tim Reformasi (Tata Kelola Migas) yang saat ini mengkaji status SKK Migas kedepannya," tutur Wiratmaja.

Wiratmaja menargetkan, pembahasan dan penentuan status SKK Migas ke depan bisa selesai sebelum akhir Juni 2015. Ini dilakukan lantaran perubahan status SKK Migas akan dimasukan kedalam draf revisi UU Migas yang sedianya bakal dibahas bersama DPR pada Juli mendatang.

Di kesempatan berbeda, anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhi mengatakan rekomendasi mengenai status SKK Migas ditargetkan bisa selesai akhir Februari. Untuk itu, komite yang juga dikenal dengan Tim Antimafia Migas tersebut akan mulai membahas opsi tadi mulai hari ini.

"Pekan ini, kami akan rapat soal SKK Migas. Kalau saya sendiri lebih cenderug, SKK Migas jadi BUMN Khusus," kata Fahmi. (gir/gir)