Program Listrik Fast Track Lamban, Realisasi Jauh dari Target

Jakarta, CNN Indonesia -- Realisasi pembangunan pembangkit listrik tahap II atau fast track program (FTP II) masih berjalan lambat. Tahun 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melansir, hanya ada tambahan 55 megawatt (MW). Padahal program ini telah dijalankan sejak 2010, ketika Soesilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Angka itu jauh dibandingkan target kapasitas terpasang FTP II yang dipatok pada angka 17.918 MW. "Program ini terkendala perizinan dan pembebasan lahan. (Tapi) Kami sudah menyiapkan beberapa langkah untuk melanjutkan," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman di Jakarta, Rabu (21/1).

Untuk menyiasati hal tersebut, Jarman bilang, pemerintah telah mengambil tiga strategi penting meliputi: pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dalam rangka mempercepat pembebasan lahan; pelayanan perizinan satu pintu yang dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); dan membentuk Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN).

"Diharapkan langkah ini bisa lebih mempercepat dan kita juga akan bisa melakukan penugasan kepada PLN untuk menyelesaikan masalah tadi. Selain itu kita juga akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pertanahan dan kehutanan," kata Jarman.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, proyek pembangkit FTP II memiliki kapasitas total mencapai 17.918 MW. Proyek ini merupakan lanjutan dari FTP I berkapasitas 10.000 MW yang juga mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek.

FTP II terdiri dari pembangkit listrik yang digarap sendiri oleh PT PLN (Persero) sebesar 5.799 MW dan perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) mencapai 11.659 MW.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII Zairullah Azhar mengatakan bakal membentuk panitia kerja (panja) ketenagalistrikan terkait keterlambatan pelaksanaan FTP I dan II. Panja akan terus memantau penyelesaian proyek demi menghindari krisis listrik yang diprediksi terjadi pada 2017.

"Nantinya hasil Panja akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah agar program 35 ribu MW bisa terwujud," kata Zairullah. (ded/ded)